JAKARTA- DPR mempertanyakan sikap pemerintah yang menolak memberikan subsidi sebesar Rp 1 triliun guna membangun rumah rakyat miskin. Padahal total dana yang dibutuhkan itu mencapai Rp10 triliun untuk mengatasi sekitar 15 juta rakyat berpenghasilan rendah.
“DPR mempertanyakan sikap pemerintah yang menolak subsidi dana untuk perumahan rakyat miskin Rp 1 triliun per tahun, padahal yang dibutuhkan sekitar Rp 10 triliun. Itu pun hanya untuk pembelian tanah, agar 15 juta rakyat miskin itu memiliki rumah,” kata Ketua Pansus RUU Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat, Yosep Umar Hadi dalam diskusi “RUU Tapera Untuk Rakyat” bersama Presiden Konfederasi SPSI Andi Gani Nena Wea, dan Nur Rahmat Ketua FSPSI-RTMM di Jakarta, Selasa (7/5).
Menurut mantan Wakil Ketua Komisi V DPR ini, pemerintah sudah menganggarkan Rp 7 triliun per tahun melalui Kemenpera dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayadan Perumahan (FLPP) dan disimpan disejumlah bank. Padahal subsidi yang paling penting adalah pembelian tanah.
Komentari tentang post ini