JAKARTA-Alokasi anggaran pemerintah untuk sektor perumahan di Indonesia ternyata sangat kecil atau setara dengan 0,5% dari total pengeluaran pemerintah. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia lainnya. Karena itu, anggaran sektor perumahan ini harus ditingkatkan. “Pemerintah Indonesia hanya mengalokasikan sekitar 0,1 persen dari produk domestik brutonya (PDB) untuk sektor perumahan, jumlah ini lebih kecil dibandingkan dengan Filipina sekitar 0,31 persen,” ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maurin Sitorus seperti dikutip dari laman pu.go.id di Jakarta, Jumat (3/7).
Negara-negara Asia lainnya seperti Thailand mengalokasikan 2,21% untuk sektor perumahan. Kalau dilihat dari sektor swasta, mortgage atau kredit perumahan sekitar 3,2 % dari PDB, kurang lebih sekitar Rp 330 Triliun, di Singapura 53% dari PDB-nya, Malaysia 30%, Thailand 15% dan China 19 %. “Kalau kita melihat resources yang dialokasikan sektor swasta dan pemerintah masih kecil”, terang Maurin.
Rendahnya alokasi anggaran untuk sektor perumahan ini sebagai salah satu penyebab backlog perumahan di Indonesia selain juga disebabkan oleh kemiskinan yang ada saat ini. Hal tersebut sebagai penyebab berkurangnya daya beli masyarakat, sehingga kepemilikan rumah masih rendah.
Untuk meningkatkan alokasi anggaran di sektor perumahan, imbuh Maurin, kita saat ini memiliki Rancangan Undang – Undangan Tabungan Perumahan Rakyat (RUU Tapera) dan telah masuk Program Legislasi Nasional (prolegnas). “Apabila RUU Tapera menjadi Undang – undang, ini akan menjadi resources yang powerful untuk sektor perumahan, karena beban APBN akan berkurang besar”, ucap Maurin.
