Ironisnya, praktek-praktek tersebut kerap kali terulang setiap tahunnya.
“Kinerja birokrasi menyandera anggaran publik di tahun 2012 lalu,” jelas dia.
Faktanya kata dia terlihat dari penggemukan anggaran birokrasi. Pertumbuhan belanja lebih banyak dinikmati birokrasi.
Rata-rata pertumbuhan belanja pegawai 2007-2012 sebesar 19 persen, sedangkan pertumbuhan belanja pusat hanya 17 persen.
“Belanja pegawai 241 triliun rupiah dan belanja barang 200,7 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan belanja modal sebesar 184 triliun rupuah. Artinya, pertumbuhan belanja lebih banyak dinikmati oleh pegawai yang manfaatnya tidak dinikmati oleh rakyat,” kata dia.
Di tingkat daerah jelas dia, 302 daerah mengalokasikan 50 persen anggarannya untuk belanja pegawai.
Bahkan, 11 daerah diantaranya mencapai 70 persen. Kondisi ini berpotensi mengakibatkan daerah-daerah tersebut terancam bangkrut.
Akibatnya, peruntukan belanja publik dalam jenis belanja barang dan jasa serta belanja modal semakin tergerus.
Bahkan, daerah-daerah berpotensi bangkrut.
Lebih lanjut dia menjelaskan, birokrasi di level pusat tidak kompeten merealisasikan anggaran.
Tidak ada satupun Kementrian/Lembaga yang berhasil merealisasikan anggaran hingga 50 persen hingga semester I tahun 2012.
Bahkan, 6 Kementrian baru menyerap anggaran dibawah 20 persen hingga pertengahan tahun.
Hal ini mengakibatkan belanja tertumpik di akhir tahun.
Hingga 30 November 2012 laku, pemerintah pusat baru berhasil menyerap anggaran sebesar 778,9 triliun rupiah atau 72,8 persen dari belanja pemerintah pada APBNP sebesar 1.069,5 triliun rupiah.
Artinya, masih ada sisa sebesar 290 triliun rupiah.
Jika dihitung dengan sisa hari efektif di tahun 2012 maka pemerintah membelanjakan 29 triliun rupiah dalam sehari.
Akibatnya, anggaran tidak maksimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatkan kesejahteraan perekonomian rakyat.
Kualitas belanja sangat sulit untuk dikontrol dan berpotensi tidak efektif. Potensi penyimpangan anggaran pun terbuka lebar
