Lebih lanjut dia menjelaskan, persoalan pengelolaan anggaran di tahun 2012 juga menumpuk di pundak para elit politik di negeri ini.
Pemerintah tidak konsisten dalam menyusun perencanaan dan penganggaran.
Indikator/ output prioritas pembangunan tidak menjadi ukuran untuk menentukan alokasi anggaran.
Ada perbedaan pada penetapan alokasi anggaran untuk mencapai indikator/ output prioritas pembangunan.
RKP 2012 menetapkan 1.715 indikator dengan pagu anggaran sebesar 232,27 triliun rupiah.
Sedangkan dalam RKA-KL ditetapkan sebanyak 3.991 output dengan alokasi anggaran sebesar 269,01 triliun rupiah.
Padahal, berdasarkan pasal 12 UU 17/2003 bahwa penyusunan Rancangan APBN berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
Akibatnya, anggaran gagal menterjemahkan prioritas pembangunan nasional.
“Penyusunan anggaran lebih didominasi pendekatan politik yang menguntungkan kelompok tertentu saja, bukan untuk seluruh rakyat Indonesia,” kritik dia.
Kecil
Sementara itu, anggota Dewan Nasional FITRA, Achmad Erani Yustika mengatakan porsi APBN Indonesia terhadap perekonomian terbilang kecil bila dibandingkan dengan negara Asia Tengara.
Padahal, negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand porsi APBN terhadap ekonominya cukup besar.
“Mereka (Malaysia dan Thailand) itu sudah 13 persen hingga 14 persen kontribusi APBN terhadap perekonomiannya. Sementara, Indonesia sendiri hanya 8 persen terhadap perekonomiannya. Itu sangat tertinggal dengan negara tetangga,” ujar dia.
Apalagi, kata Erani, penyerapan APBN oleh pemerintah masih menyisakan, dan tidak 100 persen terserap. Pada 2012 sendiri, APBN hanya terserap sebanyak 97 persen, sehingga defisit anggaran hanya 1,8 persen, jauh dari perencanaan awal yang direncakan oleh pemerintah.
“Jadi, sudah porsi APBN terhadap PDB masih kecil, ditambah dengan tidak 100 persen APBN terserap, maka porsi APBN terhadap pertumbuhaan ekonomi semakin kecil. Pada akhirnya, APBN bergerak sangat terbatas”, pungkas Erani.
