JAKARTA-Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh jajaran Kabinet untuk mengantisipasi dampak terburuk El Nino terhadap produksi pertanian. Printah ini disampaikan Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas mengenai dampak El Nino di Jakarta, Kamis (6/8). “Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, dampak ini harus diantisipasi, baik di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan. Yang paling penting, masalah yang terkait dengan sawah, ladang yang kemungkinan gagal panen akibat kekeringan,” kata Presiden Jokowi seraya meminta laporan dari Menteri Pertanian mengenai sawah, ladang yang kira-kira gagal panen akibat kekeringan.
Menurutnya, dari kunjungannya minggu lalu ke Jawa Timur, dilaporkan oleh gubernur bahwa dampak El Nino ini tidak ada. “Mereka menyampaikan dapat dikatakan sangat kecil sekali, karena sebentar lagi mereka juga akan memasuki pada bulan-bulan September yang juga nantinya cukup besar,” terang Jokowi.
Demikian juga saat melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Selatan juga menyampaikan produksi beras tidak ada masalah, karena sebentar lagi, bulan September yang akan datang juga akan ada panen raya yang cukup besar. “Inilah di lapangan yang saya tahu, tetapi mungkin di daerah-daerah yang lain Menteri Pertanian bisa menyampaikan. Tetap diantisipasi,” kata Presiden Jokowi.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki dana cadangan sebesar Rp 3,5 triliun. Namun demikian, pemanfaatan dana cadangan ini sepenuhnya berada di tangan Presiden Joko Widodo. “Belum diputuskan, ini mau dibawa ke Presiden dan arahan Pak Menko. Itu nanti diputuskan Presiden,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani di Jakarta, Kamis (6/8).
Menurutnya, dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Dana ini digunakan untuk mengontrol harga pangan.
Pemerintah menganggarkan cadangan beras sebesar Rp1,5 triliun dan cadangan pangan sebesar Rp2 triliun. “Jadi totalnya dananya Rp3,5 triliun cadangan pangan dan beras pemerintah. Nah, beras pemerintah sudah mulai (dikeluarkan). Penggunaan cadangan pangan itu kalau ada puso. (Untuk impor beras) masih dilihat dalam negeri berapa perkiraan produksinya. Kalau itu diperlukan, dana tersebut bisa kita gunakan,” ujarnya.
Deputi Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik (BPS) Adi Lumaksono mengaku tengah mempersiapkan data cadangan, produksi, dan konsumsi beras. Ini bakal dijadikan bahan pertimbangan Presiden Jokowi untuk memutuskan langkah pengamanan pasokan beras ditengah ancaman El Nino. “Tadi menyiapkan tabel untuk Pak Presiden, apakah perlu impor? Terutama terkait dengan dampak El Nino,” katanya.
