JAKARTA-Pemerintah telah mempersiapkan draft Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 7. Draft ini dibahas di sela-sela rapat terbatas Jumat (4/12).
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, paket Jilid 7 ini akan segera diumumkan kalau sudah siap.
Paket kebijakan yang ke-7 jelasnya difokuskan menstimulasi kegiatan ekonomi. Hal ini sekaligus mengantisipasi jika Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau Federal Reserve menaikkan suku bunga. “Kita sudah siap, baik dari segi efisiensi, segi produktivitas, dan juga kemudahan berusaha bagi dunia usaha,” kata Pramono kepada wartawan yang mencegatnya sebelum mengikuti rapat terbatas di kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (4/12).
Menurut Pramono, salah satu poin dalam Paket Kebijakan ke-7 itu adalah menyangkut kemudahan berusaha bagi dunia usaha, utamanya masalah daftar negatif investasi (DNI).“Jadi hal yang berkaitan dengan daftar negatif investasi, karena memang ada beberapa yang dikeluhkan kenapa angkanya nanggung, misalnya 33 persen, kenapa tidak tetap dijaga mayoritas kontrol tetap oleh bangsa Indonesia, di mana sampai dengan 51 persen negatif list-nya dinaikan. Itu salah satu hal yang dibicarakan,” jelas Pramono.
Seskab Pramono Anung juga menyampaikan, Presiden Jokowi dijadwalkan akan memimpin 4 (empat) rapat terbatas (ratas). Yang pertama berkaitan dengan orbit satelit, kedua berkaitan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), ketiga mengenai Batam, Bintan, Karimun, dan terakhir berkaitan dengan buah dan pohon holtikultura.
“Jadi empat itu yang akan dibahas pada hari ini, dan mudah-mudahan beberapa hal terutama yang menyangkut satelit segera bisa diputuskan oleh Presiden,” kata Pramono.
Masalah satelit ini, lanjut Pramno merupakan lanjutan ratas yang kemarin. Ia menyebutkan, kita ini punya orbit, satelit di salah satu orbit yang perlu segera diputuskan oleh presiden, karena batas waktunya adalah tanggal 7 Desember.
“Karena orbit itu digunakan terutama di bidang pertahanan, keamanan, kelautan, maka Presiden memberikan arahan untuk bagaimanapun orbit itu harus tetap menjadi milik bangsa Indonesia,” terang Pramono
