SURABAYA-Di era reformasi birokrasi, aparatur pemerintah dituntut untuk transparan dan terbuka dalam pelaksanaan tugasnya, baik itu tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, aparatur pemerintah harus paham dan menguasai tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP). “Jangan sampai apparatus pemerintah tidak mengerti atau tidak mau mengerti tentang SAKIP,” pesan Sekdaprov Jatim Akhmad Sukardi, dalam sambutannya pada acara Pelaksanaan Evaluasi SAKIP 2013 di Lingkungan Pemprov. Jatim , di Ruang Rapat Utama Bapeda Provinsi Jawa Timur, Senin (25/8).
“Terlebih lagi kedudukan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang akan datang menjadi dasar penentuan pengalokasian anggaran. Selain itu agregat penilaian LAKIP seluruh SKPD menjadi penilaian kinerja gubernur,” tambahnya.
Dikatakan, Gubenur dan Wagub sangat mengharapkan LAKIP Provinsi Jatim 2013 harus bernilai maksimal. Hal tersebut disampaikan karena Prov. Jatim selama ini berhasil mendapatkan berbagai penghargaan dari Presiden RI. Itu semua tidak ada gunanya apabila LAKIP mendapatkan nilai yang tidak sempurna.“Agar harapan gubernur dan wagub dapat menjadi kenyataan, semua harus bekerjasama untuk memperbaiki LAKIP yang ada dibawah bimbingan Inspektorat, Bappeda dan Biro Organisasi,” pintanya.
Selain itu seluruh SKPD dan biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah Prov. Jatim, harus ada keseriusan dan kesungguhan membangun komitmen dan dukungan dari pimpinan.
Sementara itu, Tim Sakip Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI mengatakan Lakip diadakan karena adanya isu bahwa aparatur pemerintah melaporkan hal-hal yang baik, padahal masyarakat mempunyai penilaian tersendiri.. Kendala rendahnya nilai LAKIP karena adanya ketidakmampuan membedakan kinerja dan kerja.
Lakip merupakan wujud kepedulian atau pertanggungjawaban kinerja yang harus memiliki indikator yang tepat, terkait dengan perencanaan dan anggaran, sebagai usaha untuk memaparkan prestasi yang bermanfaat.
Untuk mendapatkan nilai maksimal, SKPD harus mampu membuat terobosan-terobosan, tidak hanya terpaku pada peraturan namun harus ada upaya untuk melakukan perubahan. (LITA)
