JAKARTA-Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menegaskan sepanjang kuartal I-2022 Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN) mengalami surplus Rp10,3 triliun.
“Realisasi itu setara 0,06 persen dari produk domestik bruto (PDB),” kata Menkeu dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (20/4/2022).
Menkeu memaparkan, surplus tersebut terjadi karena pendapatan negara mencapai Rp501,0 triliun, sementara belanja negara tercatat Rp490,6 triliun.
Surplus APBN tersebut juga berdampak pada penurunan pembiayaan utang.
Pada kuartal I/2022, pembiayaan utang baru Rp139,4 triliun, sedangkan pada periode yang sama 2021 mencapai Rp332,8 triliun.
“Pembiayaan utang merosot atau turun tajam yaitu 58,1 persen. Itu surplus dan pembiayaan utang merosot tajam, menggambarkan APBN mulai pulih kesehatannya,” ujarnya.
Surplus itu juga berbanding terbalik dengan kondisi periode yang sama 2021, ketika terjadi defisit Rp143,7 triliun.
“Tahun lalu sudah defisit 0,85 persen GDP pada posisi Maret 2022. Tahun ini kita masih surplus 0,06 persen dari GDP,” jelas Menkeu.
Menkeu menambahkan, pendapatan negara yang senilai Rp501,0 triliun utamanya ditopang oleh penerimaan perpajakan.
Penerimaan perpajakan pada kuartal I/2022 tercatat senilai Rp401,8 triliun, terdiri atas penerimaan pajak Rp322,5 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp79,3 triliun.
Adapun dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), realisasinya Rp99,1 triliun.
Dari sisi belanja, lanjut Menkeu, realisasinya senilai Rp490,6 triliun.
Realisasi itu terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp150,0 triliun, belanja non-K/L Rp164,2 triliun, serta belanja transfer ke daerah dan dana desa Rp176,5 triliun.
Dia menambahkan pemerintah akan terus berupaya mengakselerasi berbagai belanja agar berdampak positif pada pemulihan ekonomi nasional dari pandemi COVID-19.
Hal itu juga sejalan dengan langkah pemerintah melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional yang berfokus pada isu kesehatan, perlindungan masyarakat, serta penguatan UMKM dan dunia usaha.
