Dia menjelaskan, dalam mendukung kelancaran para pelaku usaha pariwisata maka penerbitan izin sepenuhnya dilakukan keseberagaman sehingga mudah ditelaah. “Sistem pelayanan ini sangat mudah dan cepat,” tuturnya.
Kemudahan pengurusan izin diharapkan mendukung semakin kondusifkan iklim usaha pariwisata di Tanah Air mengingat pariwisata telah ditetapkan sebagai sektor unggulan dalam Pemerintahan Jokowi-JK.
Kepala Seksi Pariwisata Perdagangan dan Telekomunikasi Direktorat Deregulasi Penanaman Modal BPKM Supriyadi mengatakan pihaknya semakin yakin bahwa pertumbuhan perekonomian di kalangan masyarakat terlihat maju pesat, salah satunya berkat pariwisata.
“Ekonomi Indonesia diprediksi masuk 10 besar di dunia pada 2025 bila dilihat dari peningkatan pariwisata yang terjadi sekarang ini, terlebih arahan Presiden Jokowi menjadikan pariwisata ‘leading’ sektor perekonomian. Dengan hadirnya pariwisata, tentu saja Indonesia menjadi tumpuan untuk memajukan perekonomian,” ucapnya.
Menurutnya, dengan semakin banyaknya jumlah penduduk di Indonesia maka mau tidak mau harus dipikirkan upaya meningkatkan kesejahteraan. Hal inilah yang menjadikan pariwisata semakin penting untuk digalakkan.
Dia juga mendorong lebih banyak investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia terutama Kota Batam yang selama ini identik sebagai kota industri.
“Dulu tahun 2005 masih banyak tanah lapang, namun sekarang banyak berdiri hotel megah, lalu dilihat dari sisi infrastruktur juga semakin mapan,” katanya.
