Oleh: Salamuddin Daeng
Ambisi besar, tapi kantong kempes, memang akan jadi bahaya. Kalau seorang pejabat publik melakukan hal begini, maka bahaya bagi negara dan bangsa. Itulah yang terjadi dengan negara kita sekarang. Lalu bagaimana dengan tahun kantong kosong 2021?
Sebelum kedatangan korona, keadaan ekonomi sudah memburuk. Demikian juga keadaan BUMN. Sebabnya adalah ambisi yang besar untuk membangun dengan utang, sebagai bancakan proyek para oligark.
Virus korona merenggut korban korporasi pertama sinuhun dari sektor publik pada bulan April, ketika Perum Perumnas, pengembang real estate, gagal membayar utang 200 miliar rupiah ($ 13,4 juta).
Selanjutnya PT Garuda Indonesia, maskapai nasional yang 60% sahamnya dimiliki oleh pemerintah, membuat contoh labirin utang yang buruk dan harus ditolong oleh APBN. Garuda memiliki sukuk $ 500 juta dolar yang jatuh tempo 3 Juni, tetapi hanya memiliki uang tunai $ 299 juta pada akhir 2019.
Pemerintah berencana untuk merestrukturisasi pembiayaan dan mengatur $ 500 juta lagi untuk modal kerja. Tapi itu mengesampingkan suntikan dana langsung.
Padahal Garuda tanpa ditolong BUMN akan membawanya dalam kesulitan besar.
Sementara maskapai ini membeli bahan bakar dari PT Pertamina dan layanan bandara dari PT Angkasa Pura, dan merupakan klien besar dari bank-bank besar milik negara.
Hutang kepada BUMN lain menyumbang lebih dari 30% dari total kewajibannya, atau hampir $ 1,2 miliar, menurut data yang dikumpulkan dari pengajuan tahun 2019 perusahaan.
Selanjutnya perusahaan asuransi milik negara, Asuransi Indonesia Kredit PT., telah berhutang dengan menjamin 90%, dari 2 triliun rupiah dalam sekuritas beragun aset yang diterbitkan pada Juli 2018, yang didukung oleh penjualan tiket ke Jeddah dan Madinah.
Ada masalah: Arab Saudi telah menangguhkan ibadah haji Muslim karena pandemi.
Selama masa jabatan lima tahun pertama Jokowi, neraca perusahaan-perusahaan negara Indonesia berubah dari sangat bersih menjadi junk grade.
Penggemar infrastruktur tetapi terjepit oleh defisit kembar yakni defisit perdagangan, transaksi berjalan dan defisit fiskal, Jokowi menemukan modelnya di China, di mana badan usaha milik negara memikul banyak beban pembiayaan pembangunan nasional.
Keberhasilan yang paling terlihat dari strateginya adalah ledakan pembangunan yang berpuncak dengan pembukaan jalur kereta bawah tanah pertama di ibu kota tahun lalu.
Namun Sekarang, Presiden harus menghadapi kenyataan yang buruk. Sebagai perkiraan rasio utang bersih pada BUMN Indonesia berkisar dari 4,5 kali hingga 5,5 kali pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi tahun ini, dibandingkan dengan 1,6 kali dari tahun pertamanya menjabat, S&P Global Ratings memperkirakan.
Ini bagian gawat dalam analisis di bulan Juni 2020. Sekarang lebih parah tentunya.
Sementara kasus Jiwasraya korupsi besar terhadap dana masyarakat, kini muncul korupsi dana Asabri yang tidak kalah besarmya.
Semenatara kasus dana publik lain seperti jamsostek dan taspen, tinggal tunggu waktu, bagai bom waktu. Semua masalah akan menjadi tanggung jawab keuangan negara yakni APBN.
Tapi APBN sedang kosong ini bahayanya. Kalau tahun 2020 hanya kempes. Sekarang tidak ada lagi tukang tambal dan tukang isi angin.
Keadaan buruk jika tidak ada perubahan mendasar adalah BUMN indonesia tahun 2021 akan berguguran satu petsatu jika tidak ditolong APBN.
Padahal APBN tak bisa menolong dirinya sendiri.
Dengan tetap dipaksa membangun infrastruktur yang makngkrak dan dana besar untuk pemeliharaan, ini akan jadi bahaya bagi masyarakat dan konsumen, karena BUMN telah memangkas belanja mereka, termasuk belanja pemeliharaan. Sungguh bahaya ya. Hati hati !
Penulis adalah Pengamat Ekonomi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) di Jakarta
