JAKARTA-Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W. Martowardojo secara resmi mencanangkan “Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)”. Kegiatan ini merupakan bagian dari peringatan HUT ke-69 Republik Indonesia di BI. Pencanangan ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara BI dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah serta Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia sebagai komitmen untuk mendukung GNNT.
Acara ini diselenggarakan di Mangga Dua Mall, Jakarta yang merepresentasikan pusat transaksi keuangan. Pencanangan dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pelaku bisnis dan juga lembaga-lembaga pemerintah untuk menggunakan sarana pembayaran non tunai dalam melakukan transaksi keuangan, yang tentunya mudah, aman dan efisien. “GNNT ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non tunai, sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang lebih menggunakan instrumen non tunai (Less Cash Society/LCS) khususnya dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya. Sebagai bentuk komitmen atas perluasan penggunaan instrumen non tunai, kami akan menjadikan GNNT sebagai gerakan tahunan yang didukung dengan berbagai kegiatan untuk mendorong meningkatkan pemahaman masyarakat akan penggunaan instrumen non tunai dalam melakukan transaksi pembayaran,” ujar Agus Martowardojo dalam sambutannya di Jakarta, Kamis (14/8).
Dibandingkan negara-negara ASEAN, penggunaan transaksi pembayaran berbasis elektronik yang dilakukan masyarakat Indonesia relatif masih rendah, sementara dengan kondisi geografi dan jumlah populasi yang cukup besar, masih terdapat potensi yang cukup besar untuk perluasan akses layanan sistem pembayaran di Indonesia. Untuk itu, bank sentral bersama perbankan sebagai pemain utama dalam penyediaan layanan sistem pembayaran kepada masyarakat perlu memiliki visi yang sama dan komitmen yang kuat untuk mendorong penggunaan transaksi non tunai oleh masyarakat dalam mewujudkan LCS.
Pada kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman mengenai integrasi Electronic Data Capture (EDC) oleh 3 bank pemerintah yang tergabung dalam Himbara yaitu Bank Mandiri, BNI dan BRI.
BI mengapresiasi langkah ketiga bank tersebut yang tentunya sejalan dengan semangat meningkatkan efisiensi dalam sistem pembayaran ritel. “BI juga mendorong penyelenggara sistem pembayaran lainnya untuk mengikuti langkah strategis ini, demi terwujudnya masyarakat yang menggunakan instrumen non tunai,” jelasnya.
Gubernur BI beserta rombongan juga meninjau implementasi sistem pembayaran non tunai di Transjakarta Busway. Selain kepada penyelenggara, BI juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah yang mendorong implementasi pembayaran non tunai di areanya masing-masing. ”Melalui kerjasama antara BI, Pemerintah pusat dan daerah serta pelaku industri sistem pembayaran, kami yakin bahwa ke depan akan semakin banyak masyarakat yang beralih dari penggunaan instrumen tunai ke instrumen non tunai dalam aktivitas ekonominya, sehingga masyarakat non tunai dapat diwujudkan,” imbuhnya.
“Ke depan, dalam rangka mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, aman dan andal dengan tetap menjunjung tinggi aspek perlindungan konsumen, memperhatikan perluasan akses dan kepentingan nasional, BI akan meningkatkan elektronifikasi transaksi pembayaran dan peningkatan infrastruktur sistem pembayaran. Dalam kerangka itu, BI akan menyusun sentralisasi pembayaran utility bills dan mendorong penggunaan transaksi pembayaran Pemerintah secara elektronik dengan lebih aktif dan terkoordinasi. Untuk mendukung hal ini, akan dikembangkan pula integrasi Electronic Bill Presentment System dan Integrasi Layanan Pembayaran antar jaringan pembayaran,” pungkasnya.
