JAKARTA-Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) memutuskan mempertahankan BI Rate pada level 6,50%.
Direktur Departemen Komunikasi BI, Peter Jacobs mengatakan penguatan bauran kebijakan bank sentral untuk pengendalian inflasi, pengelolaan neraca pembayaran yang lebih sustainable, dan penguatan stabilitas sistem keuangan, dilakukan melalui optimalisasi sejumlah instrumen kebijakan moneter dan makroprudensial.
“Penguatan operasi moneter terus dilakukan untuk mengintensifkan pengendalian ekses likuiditas yang cenderung meningkat pasca Ramadhan,” jelas dia di Jakarta, Kamis (15/8).
Dalam hal ini, kata dia, BI akan menerbitkan Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) dan menyempurnakan ketentuan GWM-LDR untuk memperkuat penyaluran kredit dan penghimpunan dana yang prudent, serta menyempurnakan GWM Sekunder untuk memperkuat manajemen likuiditas perbankan.
Selain itu jelas dia,, stabilisasi nilai tukar jangka panjang Rupiah tetap dilakukan sesuai dengan kondisi fundamental perekonomian dan sekaligus untuk pengelolaan neraca pembayaran yang lebih sustainable.
“Bank sentral akan melakukan langkah-langkah pengawasan bank (supervisory actions) untuk mengendalikan pertumbuhan kredit yang dinilai masih relatif tinggi pada sejumlah bank dan sektor tertentu, termasuk yang mempunyai kandungan impor tinggi,” imbuh dia.
Penguatan kebijakan makroprudensial ini, termasuk penyempurnaan GWM-LDR dan GWM Sekunder, sekaligus dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan bank dalam menghadapi risiko dan memperkuat stabilitas sistem keuangan.
Keempat, BI akan menyempurnakan sejumlah ketentuan untuk pengembangan pasar valas domestik lebih lanjut dan sekaligus untuk meningkatkan pasokan valas secara lebih efektif, termasuk ketentuan mengenai pembelian valas terhadap rupiah untuk bank, transaksi derivatif dan pinjaman luar negeri jangka pendek perbankan.
BI meyakini bauran kebijakan tersebut akan memadai untuk mengarahkan inflasi tahun 2014 sesuai dengan sasarannya sebesar 4,5%±1%, serta dapat mendukung penyesuaian ekonomi domestik bergerak secara terkendali ke arah yang lebih sehat dan seimbang.
Penguatan koordinasi dengan Pemerintah terus dilakukan termasuk untuk pengendalian inflasi dan pengelolaan neraca pembayaran.
