JAKARTA-Gelombang penolakan masyarakat terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang pada akhirnya memberi karpet merah bagi kepala daerah terutama kepada sosok tertentu mendaftarkan diri bacawapres di Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus mengalir.
Komunikolog Indonesia, Emrus Sihombing menyarankan agar para partai koalisi pengusung bacawapres sosok tertentu tersebut yang telah menimbulkan polemik yang juga di luar akal sehat, perlu mengambil waktu secepatnya merenung untuk mengambil tindakan mereposisi bacawapres yang bersangkutan.
Langkah ini dilanjutkan dengan menggantinya dari salah satu Ketum Partai pengusung, sebelum KPU menetapkan paslon Pilpres 2024.
“Saya kira, tidak bisa dipungkiri, saat ini muncul kritik dan penolakan begitu deras, tajam dan masif atas keputusan MK dan fenomena bapencawapresan sosok tertentu tersebut yang tidak produktif bahkan cenderung ke arah negatif di ruang publik,” terang Emrus di Jakarta, Senin (30/10).
Sejauh ini, polemik bacawapres sosok tertentu dan isu dinasti politik serta jabatan presiden tiga periode mengemuka sangat kencang di ruang publik akhir-akhir ini.
Awalnya, sejumlah menteri menginginkan jabatan presiden tiga periode, sebagai bentuk penghambaan politik kepada “majikannya”.
Namun, publik menolak. Dan keinginan para menteri ini pun layu sebelum berkembang.
Seperti tidak mau menyerah, lalu muncul isu wacana perpanjangan jabatan presiden.
Upaya ini pun pupus dan mengalami nasib yang sama dengan jabatan tiga periode ditandai dengan penyusunan tahapan jadwal Pemilu 2024 oleh KPU.
Atas pengajukan permohonan dari orang tertentu, lalu MK memutuskan bahwa kepala daerah di bawah usia 40 tahun bisa capres/cawapres tanpa mengindahkan Sila Kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
“MK memberi privilege kepada kepala daerah di tengah ratusan kepala daerah terlibat korupsi. Tentu keputusan MK ini menjadi karpet merah bagi kepala daerah terutama kepada sosok tertentu mendaftarkan diri bacawapres di KPU,” jelasnya.
