JAKARTA-Pemerintah harus cermat dan tepat dalam menyikapi perkembangan model bisnis baru berbasis aplikasi software e-commerce. Dibutuhkan kesepakatan lintas kementerian dan masukan banyak pihak. “Terutama jika model bisnis baru tersebut berhimpitan dengan model bisnis yang sudah ada dan terikat dengan peraturan perundang-undangan,” kata Ketua Komisi I DPR Mahfud Siddiq dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (21/3/2016).
Menurut Mahfud, moda transportasi umum selama ini terikat dengan UU dan regulasinya sangat ketat. “Perubahan pada model bisnis akibat perkembangan teknologi komunikasi informasi harus dikaji dan disikapi dengan tepat,” tambahnya.
Lebih jauh Mantan Ketua Fraksi PKS ini meminta jangan sampai adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan aplikasi software e-commerce justru merugikan kepentingan usaha yang ada dan mengaburkan penegakan regulasi.
Dalam kasus ojek on-line, lanjut Mahfud, tidak terlalu masalah karena moda transportasi tersebut tidak resmi dan tidak ada regulasinya. Hanya diperlukan regulasi teknis yang baru untuk menjamin keamanan dan standar layanan.
Tapi untuk Uber Taxi dan Grab Taxi ini, sambung Mahfud lagi, berkaitan langsung dengn moda transportasi yang sudah resmi ada. Keduanya tidak bisa diperbandingkan apple to apple. “Di luar itu aplikasi software Uber Taxi dan Grab Taxi menggunakan transaksi pembayaran on-line langsung ke luar negeri. Sehingga tidak terjangkau rezim pajak,” terang dia.
Masyarakat luas, katanya, terutama di perkotaan juga harus bijak menyikapi masalah ini. Kemudahan akses transportasi melalui on-line juga tidak boleh mengalahkan kepentingan nasional yang lebih luas. “Menhub dan Menkominfo harus duduk bersama melakukan kajian mendalam dan rekomendasi kebijakan yang tepat,” pungkasnya. **aec
