JAKARTA-Pemerintah ditantang berani mengubah kebijakan terhadap terhadap bisnis penyiaran, terutama terhadap media asing. Pemerintah China berani melakukan itu karena mempunyai kekuatan ekonomi.
China tidak membuka akses kepada media asing. Karena mereka bargainingnya sangat kuat. “Kalau pemerintah akan melakukan hal itu, kita akan dorong. Sehingga serangan media asing, bisa dicegah,” kata anggota Komisi I DPR Gamari Sutrisno di Jakarta, Selasa (16/6).
Namun, menurut anggota F-PKS, RUU RTRI ini tidak akan selesai pada masa sidang 2015 ini. Karena memprioritaskan RUU Penyiaran dan RUU Telekomunikasi sebagai inisiatif pemerintah. “RUU RTRI ini akan tuntas pada tahun 2016,” tegasnya.
Lebih jauh Gamari berharap DPR RI melalui RUU Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) berharap kedua penyiaran publik tersebut kuat, mandiri, mampu mengawal Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, serta akan menjadi referensi nasional seperti NHK Jepang, ABC Australia, BBC Inggris dan negara maju lainnya.
Karena itu, pemerintah harus mendukung dengan anggaran yang memadai agar orientasi RRI dan TVRI tersebut benar-benar terwujud sebagai penyiaran nasional yang menjadi kebanggaan bangsa. “Jadi, untuk efeketifitas dan efisiensi RRI dan TVRI sebaiknya digabung menjadi satu penyiaran publik nasional dengan dikelola secara professional dan diback up oleh dana yang memadai dan tanpa iklan, karena RRI dan TVRI ini bertujuan untuk mengawal persatuan dan kesatuan bangsa serta NKRI. Bukan untuk mencari keuntungan, profit,” terangnya.
Karena itu DPR RI mendorong setelah RUU RTRI ini disahkan, pemerintah sungguh-sungguh menyiapkan anggaran yang cukup, agar RRI dan TVRI mampu memproduksi acara-acara yang diminati masyarakat dan konsentrasi pada informasi, edukasi dan bukan saja hiburan. “Seperti penghargaan Panasonic Award, apa ada unsur untuk kepentingan bangsa dan negara? Maka, dengan RUU ini untuk memastikan kelembagaan agar jelas seperti BUMN atau Persero,” ujarnya.
Selama ini kata Gamari, RRI dan TVRI di bawah Kemenkeu RI dan Kemenkominfo RI, ini ke depan harus diubah agar RRI dan TVRI mengelola keuangan dan sumber daya manusia (SDM) sendiri. “DPR sangat peduli untuk revitalisasi dan reformasi ini, apalagi banyak stasiun TVRI yang ambruk,” imbuhnya. **nec
