JAKARTA-Pemerintahan baru diprediksi berani memotong anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM). Masalahnya dana subsisi ini tak tepat sasaran. “Pemerintah ke depan pasti akan mengambil kebijakan mengurangi subsidi BBM. Itu sudah pasti akan dilakukan Presiden baru karena kondisi anggaran subsidi BBM yang terus membengkak,” kata Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, Adi Lumaksono, Rabu, (13/08/2014).
Salah satu alasan pemotongan subsidi itu, kata Adi, juga semata-mata guna meringankan beban fiskal. “Itukan salah satu desakan sekarang, karena BBM subsidi cuma dinikmati orang kaya yang pakai mobil. Misalnya sebulan dia beli premium 100 liter dengan harga Rp 6.500, maka dia dapat subsidi banyak,” ungkapnya
Menurut Adi, pengurangan subsidi BBM akan dialihkan ke hal-hal yang bersifat produktif, termasuk sektor pertanian. Pasalnya, sektor ini menyerap jumlah tenaga kerja cukup banyak. “Pasti digunakan untuk pembangunan maupun perbaikan sarana dan prasarana di sektor pertanian,” tegasnya.
Bahkan Adi, meyakini presiden baru nanti akan fokus di sektor ini. Karena melihat realitasnya banyak program pertanian yang harus ditingkatkan, pengurangan impor. “Jadi pemerintahan mendatang pasti menuju ke sana (pertanian),” jelas Adi.
Dia meminta, hasil dari pengurangan subsidi tersebut dapat digelontorkan untuk menambah tenaga atau badan penyuluhan di setiap daerah di Indonesia. Hal ini merujuk kebutuhan petani di daerah yang sangat membutuhkan tenaga penyuluhan pertanian. “Mereka mengeluhkan butuh tenaga penyuluhan, supaya tahu kapan bisa mulai menanam, dan lainnya sehingga produktivitas akan naik,” paparnya.
Di samping itu, Adi menyarankan agar pemerintah ke depan bisa menyelesaikan Undang-undang (UU) Perlindungan Petani. Dengan begitu, payung hukum itu akan mendorong masyarakat Indonesia tetap bergairah berusaha di sektor pertanian karena ada kepastian. “Kalau nggak ada kepastian asuransi, lalu sawahnya kena puso, maka bisa utang kemana-mana,” tuturnya.
Lebih lanjut Adi menambahkan jadi harus ada asuransi baik yang dibayarkan dari pengalihan subsidi BBM atau hasil panen. “Yang penting ada kepastian, misalnya satu ha lahan mereka kena puso, maka dapat asuransi sekian. Sehingga petani bisa tetap makan,” pungkasnya. (ek)
