JAKARTA-Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) dinilai telah gagal mengendalikan harga beras. Tak hanya itu, bahkan juga tak mampu memenuhi target penyerapan beras nasional hingga Juli 2015. “Ini sangat mengkhawatirkan, apalagi ekonomi kita ternyata rapuh di tingkat masyarakat,” kata mantan Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso dalam diskusi “BIN dan Pertahanan Nasional” di Jakarta, Kamis (11/6/2015).
Priyo meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla memimpin langsung pengendalian harga kebutuhan bahan pokok. “Bulog harus diperkuat dan diberi peran untuk bisa memenuhi ketersediaan stok beras nasional,” tambahnya.
Lebih jauh Priyo menegaskan Presiden dan Wapres sebaikna memimpin langsung pengoperasian Bulog karena kondisi ekonomi di tingkat masyarakat bawah sudah sangat mengkhawatirkan. Apalagi, kata politisi senior Partai Golkar itu, harga-harga kebutuhan pokok seperti beras mulai tidak terkendali menjelang bulan ramadan dan Lebaran tahun ini.
Dia mencontohkan tidak tercapainya taget penyerapan beras oleh Bulog sebesar empat juta ton. Menurut Priyo, hingga kini penyerapan itu baru mencapai 750.000 ton atau jauh di bawah target yang ditetapkan yakni empat juta ton.
Penempatan Bulog di bawah Kementerian BUMN juga perlu dipertanyakan, lanjut Ketua umum MKGR, karena fungsi Bulog sesungguhnya untuk menjaga dan menjamin ketahanan pangan. Sementara, BUMN ditugaskan untuk mencari keuntungan. “Kalau Bulog dipaksa untung seperti BUMN-BUMN lain, maka dia akan mengabaikan ketahanan pangan dan ini dikhawatirkan akan terjadi kerawanan sosial. Belum lagi permainan mafia dan kartel yang makin marak,” katanya.
Karena itu, Priyo mengusulkan kalau badan yang menangani masalah logistik ini tidak bisa mengendalikan harga kebutuhan pokok seperti di masa lalu, maka sebaiknya badan tersebut dibubarkan saja atau berada di bawah kementerian lain yang berkaitan langsung dengan masalah stok pangan nasional.
Pada kesempatan itu, Priyo juga meminta pemerintah untuk memberdayakan Bulog dengan meningkatkan anggaran dan memberikan kewenangan yang lebih kuat. Sehingga Bulog bisa membeli beras petani dengan harga yang pantas dan bisa mengalahkan kartel dan mafia yang membeli beras petani dengan harga tinggi.
Dengan demikian, kata dia, Bulog bisa lebih sakti dalam melakukan pengendalian harga kebutuhan pokok, sehingga tidak terjadi gejolak harga seperti saat ini. Apalagi saat ini, kartel dan mafia beras sudah menguasai dan membuat masyarakat sengsara.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Helmy Faishal Zaini sependapat dengan Priyo Budi Santoso. Menurut dia, Bulog harus menjamin ketahanan pangan nasional dan mampu menciptakan stabilisasi harga. “Itu tugas utama Bulog untuk menjamin ketersediaan beras dan menjada stabilisasi harga. Kalau Bulog juga gagal, maka sebaiknya diganti dengan Banser NU. Insya Allah Banser mampu menjalankan tugas-tugas untuk menstabilkan harga sembako tersebut,” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah mengganti Direktur Utama Perum Bulog Lenny Sugihat. Pergantian dilakukan guna menunjang rencana penambahan fungsi Bulog sebagai penunjang ketahanan pangan nasional.
Presiden menjelaskan, Bulog memiliki posisi strategis dalam mengelola ketahanan pangan nasional. Ia ingin Bulog dapat bekerja cepat setelah penambahan fungsinya ditetapkan secara resmi. “Sesuai UU memang akan segera di-Perum-kan, dan kita siapkan agar Bulog ke depan tidak hanya mengurus urusan beras, tapi juga sembilan bahan pokok lainnya. Dan dalam rangka persiapan itu, dirutnya diganti,” kata Jokowi, di Jakarta Utara, Senin (8/6/2015).
Selain itu, Presiden juga yakin penambahan fungsi Bulog tidak akan tumpang tindih dengan BUMN lain. Karena posisi Bulog adalah penyangga dan tidak berorientasi pada keuntungan semata. **cea
