WAIKABUBAK – Empat Bupati dan Pimpinan DPRD se Sumba Raya (Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya) menyatakan dukungan terhadap aspirasi yang berkembang untuk membentuk Provinsi Sumba Sabu Raijua.
Sedangkan, tim inisiator berhalangan ke Kabupaten Sabu Raijua karena terkendala cuaca.
Dukungan itu muncul dalam audiensi Bupati dan DPRD dengan Tim Inisiator dari Kupang yang dipimpin John Ogga bersama tim inisiator dari empat kabupaten di Sumba.
“Perkembangan sangat baik, karena semua memberikan dukungan secara informal. Untuk sikap resmi dari DPRD dan Bupati tentu membutuhkan prosedur yang semestinya. Yang jelas ada semangat untuk membentuk provinsi baru,” jelas Ketua Tim Inisiator dari Sumba Barat, Petrus Paubun di Waikabubak, Sumba Barat, NTT, Kamis (31/03/2022).
Petrus menjelaskan, di Sumba Barat Daya (SBD), tim inisiator diterima langsung Bupati SBD dr. Kornelis Kodi Mete dan DPRD SBD pada 17 Maret 2022.
Kemudian, di Sumba Barat, tim inisiator diterima Wakil Bupati John Lado dan pimpinan DPRD Sumba Barat.
Di Sumba Tengah, Tim Inisiator diterima Bupati Sumba Tengah, Paulus Kira Limu dan di Sumba Timur, Tim Inisiator diterima Wakil Bupati David Melo Wadu.
Sebenarnya, kata Petrus, sesuai jadwal tim inisiator dari Kupang akan melakukan audiensi dengan Bupati dan DPRD Sabu Raijua, tetapi terhambat transportasi ke Sabu Raijua akibat cuaca sehingga kembali ke Kupang untuk mengatur jadwal baru ke Sabu Raijua.
Menurut Petrus, keinginan untuk membentuk provinsi sendiri ini sudah lama, tetapi terbentuk dengan berbagai persyaratan.
Namun, dengan adanya empat kabupaten di Sumba dan Sabu Raijua, maka otomati memenuhi syarat administrasi minimal lima kabupaten/kota untuk membentuk provinsi baru.
Menyinggung mengenai moratorium pemekaran yang masih diberlakukan pemerintah pusat, Petrus mengatakan, pihaknya menyadari adanya tantangan seperti itu.
Tetapi, pemerintah akan bijak melihat aspirasi yang berkembang di masyarakat.
“Kalau ditanya kenapa perlu ada Provinsi Sumba Sabu, ya kami juga ingin berkembang seperti daerah lain, dimana memudahkan pelayanan kepada masyarakat dan keberadaan provinsi baru akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Jadi, jangan dibalik logikanya. Kami mau provinsi karena mau keluar dari kemiskinan, bukan karena daerah miskin tidak layak mekar. Ya jangan begitu cara melihatnya. Masa tidak boleh kita sejahtera,” tegas Petrus Paubun.
Petrus mengatakan, alasan keterbatasan anggaran sangat tidak tepat dijadikan alasan menolak pembentukan provinsi.
“Anggaran itu kan bukan dibuang ke laut, tetapi tetapi mengalir ke masyarakat, mungkin melalui gaji, tunjangan dan sebagainya, tetapi itu kan fungsi stimulus ekonomi dari anggaran negara dan daerah. Kalau anggaran itu dibuang ke laut, itu baru sia-sia,” katanya.
Dia menjelaskan, kalau dibandingkan, perekonomian di Sumba saat dua kabupaten dan empat kabupaten, maka hampir dipastikan keadaan saat ini jauh lebih baik.
“Kalau itu lebih baik untuk masyarakat, kami yakin pemerintah akan melihat hal ini. Kami yakin pemerintah dimanapun ingin mensejahterakan rakyatnya,” tegasnya.
Petrus mengatakan, Presiden Joko Widodo sangat menyayangi orang NTT dan juga orang Sumba Sabu Raijua.
Pada saatnya, Presiden Jokowi akan membentuk Provinsi Sumba Sabu Raijua.
