JAKARTA-Peran buruh sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Untuk itu sudah sepantasnya buruh berperan serta dalam perpolitikan. Bahkan bisa dimaklumi, buruh belakangan ini juga menjadi pemain atau aktor politik di republik ini karena dilindungi oleh undang-undang. “Buruh juga pemain politik karena selama ini ikut berperan dalam kebijakan politik. Semua komponen masyarakat sah-sah saja berpolitik, kondisi politiknya sudah seperti itu. Termasuk para pekerja kita, buruh kita,” kata anggota komisi IX DPR Irgan Chairil Mahfidz Irgan dalam diskusi bertema “Menakar UU Ketenagakerjaan, Masihkah Buruh Jadi Alat Politik?” di Jakarta, Selasa (25/4/2017).
Turut jadi nara sumber dalam diskusi itu Anggota Komisi IX DPR dari Partai Golkar Dewi Asmara dan tokoh buruh Sonny Pudji Sasono
Irgan mengakui kesejahteraan yang selama ini di perjuangkan para buruh memerlukan kebijakan politik. Karenanya Irgan berpendapat kurang tepat buruh atau pekerja buta politik karena kesejahteraan itu berperan dalam politik dan buruh mau tidak mau harus turun dalam politik. “Tidak ada satu pun perundangan yang melarang buruh untuk berpolitik. Dalam kondisi sekarang sangat kondusif berpolitik dan tidak ada satupun ada pembatasan buruh untuk tidak berpolitik,” ujarnya.
Justru sebaliknya lanjut Irgan, menjadi tidak tepat jika buruh tidak ikut serta dalam panggung politik. Sebab, kebijakan-kebijakan yang diterima buruh dari pemerintah, dilahirkan pada panggung politik itu sendiri. “Kalau buruh buta politik nanti dipermainkan oleh politik itu sendiri. Sangat kurang tepat buruh atau pekerja tidak berpolitik. Karena berbagai hal terkait kesejahteraan itu keputusan politik,” lanjut Irgan.
Sedangkan Dewi Asmara mengatakan selama ini pemerintah tetap menginginkan TKI berada di bawah Kementerian Tenaga Kerja. Akan tetapi, ujarnya, pada kenyataannya yang terjadi adalah tumpang tindih tanggung awab di antara lembaga pemerintah. Padahal, soal perlindungan TKI sangat komprehensif termasuk sejak rekrutmen, pelatihan, hingga penempatan dan pemulangan TKI.
Dengan demikian, Dewi mengusulkan perlunya perluasan kewenangan Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menjadi satu badan independen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Dalam badan itu nantinya akan ada wakil dari Keimigrasian, Kemenlu, Kemenkes, Kemdagri serta Kementerian Perhubungan. “Jadi lembaga ini nantinya independen dan kordinasinya sebagai lembaga non kementrian yang terkait dengan lembaga kementeri diatur oleh peraturan presiden,” ujar Dewi.
Sementara itu, Sonny mengatakan bahwa sejauh ini tenaga kerja atau buruh masih belum dipandang sebagai bagian dari struktur ekonomi nasional. Akibatnya, aspirasi buruh sering tidak terakomodir dalam pembuatan produk legislasi yang bertujuan untuk melindungi mereka.
Menurutnya, buruh lebih banyak dieksploitasi secara politik ketimbang menjadi aktor politik itu sendiri meski memberikan banyak pemasukan bagi devisa. “Politisasi buruh itu dilakukan oleh majikan mereka terutama setiap akan berlangsung peristiwa politik seperti pemilihan umum, ” ujar Sonny.
