JAKARTA-Reformasi birokrasi yang berusia 10 tahun belum mampu mengubah budaya dan mental birokrasi.
Padahal, programnya tertata lengkap beserta dukungan peraturan perundang-undangan dan struktur pengelolaannya.
“Buruknya pelayanan birokrasi adalah satu dari tiga faktor utama penghambat laju perekonomian bangsa, dua faktor utama lainnya ialah kurangnya prasarana atau infrastruktur dan tingginya korupsi,” kata Calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Penny Kusumastuti Lukito, di DPD RI, Jakarta, Kamis, (21/08/2014)
Lebih jauh Penny, mengungkap sejumlah indikator yang membuktikan betapa target reformasi birokrasi belum tercapai, seperti kemudahan berusaha (ease of doing business) Indonesia urutan ke-120 dari 140 negara (Singapura urutan ke-1), indeks efektivitas pemerintahan (government effectiveness index) urutan ke-120 dari 160 negara, control of corruption urutan ke-145, dan indeks persepsi korupsi (IPK) tahun 2013 urutan ke-114.
Selain itu, sejumlah target pembangunan yang membuktikan perbaikan kualitas sosial budaya masyarakat yang belum merata seperti human development index (HDI) urutan ke-121 dari 186 negara, angka kematian ibu (AKI) tahun 2007 yang 228/100.000 kelahiran (bahkan memburuk tahun 2013 yang 359/100.000 kelahiran), angka kemiskinan tahun 2013 yang 11,47%, serta nilai koefisien gini (kesenjangan) yang 0,41 selama tiga tahun terakhir.
Merujuk capaian-capaian tersebut, lanjutnya, kinerja pemerintahan dan pembangunan yang buruk sekaligus menunjukkan kelemahan manajemen birokrasi yang belum mampu mengelola sumberdaya, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tidak optimal.
Kondisi yang juga menunjukkan aparat pengawasan internal Pemerintah belum optimal mencegah penyimpangan dan pengendali pemerintahan dan pembangunan.
“Esensi reformasi birokrasi adalah mengubah budaya dan mental di birokrasi itu sendiri,” Penny menguraikan.
Melalui reformasi birokrasi, semestinya terjadi perubahan budaya dan mental di birokrasi yang kepemimpinannya berorientasi kinerja. Orientasi birokrasi yang berubah akan menghasilkan kemajuan bangsa.
“Untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik agar layanan publik berkualitas, kita memerlukan peran pihak di luar birokrasi seperti DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPD untuk mendorong perubahan di birokrasi,” pejabat fungsional perencana utama ini menambahkan.
Dalam kesempatan tersebut, dia menjelaskan visinya dalam mewujudkan BPK yang kredibel melalui peningkatan kapasitas pemeriksaan kinerja yang menjunjung nilai-nilai dasar (independen, integritas, dan profesional), sehingga mendorong tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.
Perwujudannya melalui misi antara lain mendorong kerjasama antara BPK dan DPR, DPD, serta DPRD melalui mekanisme checks and balances bersama Pemerintah, dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk fungsi pengawasan lembaga perwakilan. (ek)
