JAKARTA-Kasus ambrolnya Talut pada proyek ruas tol Salatiga-Solo tepatnya di Desa Tanjung Sari tentu sangat disayangkan. Padahal belum ada satu minggu, proyek tersebut diresmikan Presiden Jokowi. “
Tentu ini menunjukkan pekerjaan yang amburadul alias asal-asalan. Karena itu, saya minta KPK turunkan tim ke lapangan. Kalau saya amati pekerjaan tol ini terkesan asal jadi dan tidak mengedepankan kualitas,” kata anggota Komisi VI DPR Abdul Wachid kepada wartawan di Jakarta, Kamis (27/12/2018).
Bahkah, kata Politisi Gerindra, terkesan dipaksakan dan buru-buru untuk segera diresmikan. Padahal satu minggu sebelum diresmikan oleh Presiden Jokowi, pihaknya bersama temen-teman DPRD Propinsi Jawa Tengah mencoba minta ijin lewat mulai dari Brebes sampai UIN semarang. “Ternyata ada beberapa ruas jalan Tol di Batang-Gringsing yang Talutnya sudah mulai longsor dan belum diperbaiki,” ujarnya lagi.
Lebih jauh Wachid menjelaskan kemudian pada Selasa, 25 Desember 2018, dirinya lewat jalan tol Semarang menuju Solo. Ada beberapa pekerjaan, terutama pada ruas Salatiga-Solo yang mana tebing bekas dipangkas. Namun belum disempurnakan. “Kondisi ini tentu bisa membahayakan saat turun hujan, termasuk longsor.
Jadi masalah jalan tol ini terkesan dipaksakan presmiannya.
Arahnya jelas untuk kepentingan Presiden Jokowi,” tambahnya.
Selain itu, sambungnya, pada jalan tol Semarang-Solo ini terlalu banyak tikungan dan naik turunnya cukup tajam. Bahkan sangat minim lampu penerangan. Kondisi tol seperti ini tentu berbahya bagi pengguna jalan pada malam hari. “Apalagi rest area yang tersedia dan layak pakai hanya satu pada jalur Semarang-Ungaran. Sementara rest area yang lain tidak memenuhi syarat,” jelasnya.
Menurut Wahid, jalur Solo-Semarang ini masih minim sekali rest area yang layak. Karena kita temukan kemarin dalam kondisi kotor dan becek. Malah, tempat sholat lantainya terbuat dari kayu yang tidak layak dan sangat jauh dari kesucian.
Dikatakan Wachid, pihaknya menemui pemakai jalan tol sering mengeluh saat menggunakan kartu e-Tol pada Gerbang Tol Otomatis (GTO). Karena ternyata sensornya sering macet. Sehingga menyebabkan sang supir berdebat dengan petugas GTO. Sebab harus bayar tunai dengan. Sementara antrian panjang mobil sudah menunggu.
Komisi VI DPR minta PT Jasa Marga serius menangani pelayanan ini. Sehingga masyarakat tidak “disusahkan”. Masyarakat, pada intinya tak masalah meskipun dikenakan dengan tarif mahal tapi nyaman dan cepat. “Nah, ini sudah bayarnya mahal, pelayanan buruk. Tentu membuat masyarakat kecewa
,” tegasnya.
Oleh karena itu, lanjut Wachid, Komisi VI DPR dalam masa sidang tahun pertama 2019 akan memanggil PT Jasa Marga dan BUMN-BUMN Karya lainnya, terutama yang mengerjakan proyek jalan tol. “Kita akan minta tanggapan dan evaluasi proyek tersebut .
Apalagi sekarang ini musim hujan sudah tiba, sudah ada talut yang ambrol. Bagaimana nanti kalau Januari-Pebruari 2019?,” pungkasnya seraya mempertanyakan. ***
