JAKARTA-Pemerintah melakukan realokasi anggaran, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi nasional.
Dana tersebut harus tepat sasaran, maka penggunaannya harus tetap memperhatikan akuntabilitas.
Hal ini tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.
“Antisipasi permasalahan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, kita perlu tetap berpegang pada ketentuan hukum. Pelaksanaannya benar-benar harus memperhatikan aspek akuntabilitas atas setiap penggunaan anggaran,” tegas Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin saat memimpin Rapat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) secara virtual Selasa (11/05).
Kesemuanya ini perlu dilakukan secara terpadu antara Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri sebagai Kementerian dan Lembaga pembina DAK.
“Saya menilai perlunya sinergi antara Kementerian Keuangan, Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), (dan) Kementerian Dalam Negeri dalam setiap proses pembahasan DAK. Dimulai dari tahapan penyusunan arah kebijakan, sampai dengan monitoring dan evaluasi DAK Fisik dan DAK Non Fisik,” ucap Wapres seperti dikutip dari situs Setwapres.
Di sisi lain, Wapres juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan monitoring dan evaluasi.
Sebab, teknologi informasi dapat mempermudah sinkronisasi data yang dimiliki oleh ketiga lembaga pembina DAK sehingga nantinya dapat meminimalisir terjadinya ketidaksesuaian data.
Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian selaku Sekretaris DPOD menambahkan pesan agar output dan outcome dari DAK fisik dan DAK non fisik tidak habis hilang begitu saja, tapi betul-betul ada target yang ditentukan dan mencapai target output tersebut.
Selain itu, ia menekankan bahwa pemantapan koordinasi ini juga sebaiknya melibatkan tiga asosiasi provinsi sehingga ada komunikasi dan tidak ada miskomunikasi.
