JAKARTA-Mantan Dirjen Otda Kemendagri Djohermansjah Djohan menegaskan dana desa itu sudah dimanfaatkan untuk kepentingan politik sejak Pemilu Legislatif (Pilleg) Juli 2014 lalu. Karena itu UU Desa diselesaikan lebih dulu, jadi memang sangat menarik bagi politisi. “Buktinya, dana desa ini menjadi iming-iming untuk setiap desa dalam pencalegan dan Pilpres 2014 itu. Makanya dana desa ini menjadi gula-gula, termasuk digunakan incumbent dalam Pilkada,” katanya dalam dialog kenegaraan “Pencairan Dana Desa Menjelang Pilkada Serentak 2015” di Jakarta, Rabu (11/11/2015).
Namun Djo-sapaan akrabnya tidak yakin dana desa saat ini bisa dipolitisasi. Karena prosesnya agak rumit. Apalagi dana desa itu banyak berhenti di kabupaten/kota. “Bupati dan wali kota tidak bisa serta-merta mencairkan dana desa tersebut sebelum melengkapi dokumen-dokumen yang disyaratkan,” cetusnya.
Djohermansyah mengingatkan elit politik tak boleh main-main dengan penggunaan dana desa. Karena dalam APBN 2016 dana desa yang masuk dalam dana transfer daerah mencapai mencapai Rp 770 triliun.
Djohermansjah yakin dana desa saat ini makin sulit disalahgunakan karena dua sebab, yaitu belum turun semua karena terhambat masalah teknis adminsitratif perangkat desa dan peluang order kepentingan bagi petahana tidak mudah, meski politik itu seni segala kemungkinan.
Kalau boleh usul, lanjutnya, maka pola PNPM Mandiri ini lebih bagus, karena kepala desa hanya cukup mengetahui. “Tapi kalau dana desa langsung ditken oleh kepala desa,” pungkasnya. **aec
