JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat regulasi atau aturan debat bagi para kandidat, khususnya calon presiden yang akan bertarung di Pilpres 2019 mendatang. Dalam aturan baru, KPU harus memperbanyak kampanye dialogis dan mengurangi kampanye monolog.
“Karena, sudah saatnya para kandidat berintegrasi dengan publik lewat debat, dan bukan lewat kampanye monolog,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (9/1/2018).
Melalui kampanye dialog langsung dengan rakyat, menurut dia, dari situ akan terlihat mana calon yang jago mengumbar janji-janji, mana yang memiliki integritas dan bisa kerja. “Jadi, kampanye monolog sudah saatnya dikurangi. Sebab dalam kampanye monolog selama ini, para kandidat cendrung mengumbar janji kepada rakyat agar memilihnya. Namun begitu menang dan berkuasa, janji tinggal janji,” sindirnya.
Menurut Fahri banyak hal positif dari debat. Selain publik bisa memahami pemikiran dan gerak langkah dari program kandidat, debat juga menghemat biaya. “Apalagi, salah satu alasan Pilkada Serentak, juga Pilpres dilaksanakan adalah untuk menekan biaya. Makanya ruang perdebatan dan dialog antar kandidat perlu ditingkatkan,” tambahnya.
Kalau itu bisa diwujudkan tentunya mengurangi makna pesta demokrasi. Sehingga bisa mendapatkan pemimpin yang berkualitas pula. “Jadi harus mulai di swift, dari tradisi janji ke debat. Kalau bisa diseluruh provinsi, atau disisir aja itu. Debat ya paling tidak kalau tidak di 34 provinsi, bisa minimal 5 atau 3 provinsi lah,” tutup Fahri Hamzah.
Sebelumnya, Fahri juga mengimbau kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah serta universitas agar bisa mengundang calon-calon yang maju ingin di Pilpres 2019 untuk kontestasi ide. “Dengan begitu, para calon bisa mengemukakan pandangan mereka terhadap daerah-daerah tersebut,” kata politisi dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.
Dengan menggelar kontestasi ide, maka tambah Fahri, semua akan terbuka bagaimana mau menyelesaikan masalah di daerah mereka masing-masing, dan apa janji mereka kepada rakyatnya. ***
