Oknum Pejabat Diduga Tutupi 8 Kartel Daging

Thursday 2 May 2013, 3 : 07 pm

JAKARTA-Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) didesak  berani mengumumkan kepada publik sejumlah kartel daging yang ditengarai mempermainkan harga di pasaran. “Kami minta KPPU berani mempublikasikan nama-nama kartel daging, karena mereka jelas-jelas merugikan rakyat,” kata ekonom Rizal Ramli ditemui wartawan di Jakarta,Kamis,(2/5).

Menurut pendiri Econit ini, perilaku kartel daging telah lama berakar dalam dunia bisnis di Indonesia. Oleh karena itu, untuk menghilangkannya, lebih baik menggunakan sistem tarif. “Impor pangan sudah dikuasai para kartel, harga daging di dalam negeri, dua kali lebih mahal dari luar negeri,” tambahnya.

Saat ditanya berapa kerugian negara akibat ulah kartel daging ini, Rizal memperkirakan mencapai triliunan rupiah. “Bukan miliar lagi, sudah mencapai triliunan,” tegasnya.

Diakui Rizal, kartel daging tidak banyak pemainnya. “Yang besar-besar, paling sekitar 8 perusahaan,” ungkapnya tanpa menyebut nama-nama perusahaan yang dimaksud.

Pengumuman pelaku kartel ke publik tersebut, sambung Rizal,  sangat penting. Karena sebagian dari keuntungan itu digunakan untuk menyogok para pejabat korup. “Kartel ini menyuap para pejabat korup,” ucapnya.

Lebih jauh mantan Menteri Perekonomian era Gus Dur ini, geliat kartel ini sudah menjarah ke semua komoditi pangan, misalnya  bawang putih, gula, kedelai, jagung, hingga daging sapi. “Juga diumumkan berapa volume impor yang mereka mainkan serta berapa keuntungannya,” terangnya.

Disisi lain, Rizal juga menyarankan agar peran dan fungsi Bulog lebih diperbesar. Sehingga Bulog tidak hanya mengurusi beras. Setidaknya revitalisasi dan reposisi, Bulog bisa menangani produk pangan lain. Kebijakan ini bisa menanggulangi dominasi kartel yang selama ini sangat merugikan negara dan rakyat Indonesia.

Namun Rizal tak membantah Bulog pernah punya rekam jejak buruk di masa silam. Dulu, Bulog sarang korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta mesin uang untuk kepentingan penguasa. Ketika kirisis moneter 1998, International Monetary Fund (IMF) memaksa pemerintah Indonesia memangkas fungsi Bulog dalam hal stabilisasi harga, dan hanya diberikan wewenang untuk mengurusi beras.

Namun dalam perjalanannya, ternyata diamputasinya wewenang Bulog itu telah menimbulkan kartel-kartel baru di komoditas gula, kedelai, jagung, dan daging sapi. “Mereka sangat leluasa memainkan harga hingga di atas 100% di atas harga internasional yang sangat merugikan rakyat,” pungkasnya. **can

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

CERI Endus Kerugian Negara Akibat Penjualan Kondensat Bagian Negara Tanpa Tender oleh MEBL

GARUT – Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) menilai
Hotman Paris Hutapea maupun Babeh Aldo, layak dimintai pertanggungjawaban pidana bersama dr. Lois Owen

Terkait Kepentingan Strategis, Penonaktian 75 Pegawai KPK Dapat Dipertanggungjawabkan

JAKARTA-Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus menegaskan keputusan