JAKARTA-Mendekatnya Partai Demokrat ke Gerindra justru membuat sulit posisi PKS dan PAN. Karena kemungkinan besar Prabowo sebagai Ketua umum Partai Gerindra akan menerima AHY sebagai cawapresnya. “Apalagi saat ini belum ada capres yang elektabiltasnya mengalahkan Jokowi. Jadi wajar, kalau saat ini terjadi kegamangan oleh PKS dan PAN,” kata pengamat politik Ujang Komarudin kepada wartawan di Jakarta, Senin (30/7/2018).
Direktur Direktur eksekutif Indonesia Political Review (IPR) menambahkan PKS tampaknya dilematis dan serba salah dalam menentukan pilihan. “Apakah akan merapat ke Gerinda atau tidak, karena tahu Jokowi akan tetap menang Pilpres 2019,” tambahnya.
Namun, kata Dosen FISI Universitas Al Azhar, kalau PKS mau loncat merapat dan mendukung Jokowi, sudah ketinggalan dan tak mungkin mendapat jatah menteri. “Jadi memang sulit posisi PKS itu. Sehingga partai sedang mencari kompensasi, apa yang mesti didapat. Kita mesti paham bahwa politik itu, siapa mendapat apa. Ketika tidak menguntungkan, tentu akan ditinggalkan,” terangnya lagi.
Sementara PAN, lanjut Ujang, tidak jauh berbeda dengan PKS. Karena satu kaki mendukung Jokowi lewat Zulkifli Hasan, karena ada menterinya di kabinet yakni Asman Abnur. Sementara satu lagi berada di Prabowo, yang dimotori Amien Rais.
Ditanya kemungkinan cawapres Prabowo yang paling kuat, Ujang mengaku Partai Gerindra kecenderungannya lebih memilih AHY. Alasannya, selain dianggap pasangan ideal, kubu Demokrat memiliki dukungan financial yang kuat. “Apalagi saat ini belum ada capres yang elektabiltasnya mengalahkan Jokowi. Jadi wajar, kalau saat ini terjadi kegamangan oleh PKS dan PAN,” paparnya.
Menyinggung soal nasib Anies Baswedan, Ujang menegaskan kelemahan Anies Baswedan itu tak memiliki partai. Padahal Gerindra membutuhkan partai tambahan agar memenuhi syarat Presidential Threshold 20%. “Saya melihat peluangnya kecil. Elektabilitas Anies sendiri juga tak mampu mengungguli Jokowi,” ucapnya.
Lebih jauh Ujang menjelaskan strategi Anies Baswedan menutup Reklamasi di Jakarta Utara ternyata tak mampu mendongkrak elektabilitasnya. Padahal tindakan itu sengaja dilakukan agar simpati rakyat tumbuh. Namun nyatanya tidak bisa menggenjot elektabilitas. “Disisi lain, posisi Anies terkunci dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) yang harus meminta izin presiden. Apalagi Anies tak punya partai, tentu berat sekali,” pungkasnya. ***
