JAKARTA-Partai Demograt kembali mendesak Presiden Jokowi agar menunda menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
”Saya minta Pak Jokowi mengkaji ulang soal rencana menaikan BBM, bagaimana jaminan masyarakat ketika benar-benar menaikan BBM,” kata anggota DPR F-Partai Demokrat, Saan Mustopa di Jakarta, Selasa, (11/11/2014)
Menurut Saan, rencana Presiden Joko Widodo untuk menaikan harga BBM tidak tepat. “Situasinya saat ini masih normal-normal saja, sedangkan harga minyak bumi juga turun,” ujar mantan Wakil Sekjen Partai Demokrat.
Dengan patokan ICP yang sudah ditetapkan APBN, sambung Saan, masih ada ruang fiskal. “Perlu dipikirkan beban masyarakat kecil, akibat kenaikan harga BBM itu,” terang dia lagi.
Saan melihat dampak kenaikan harga BBM bersubsidi ini dipastikan memberatkan masyarakat. Bahkan rakyat menjerit dengan semua kebutuhan ikut naik.
“Bagaimana jaminan untuk masyarakat kecil ketika benar-benar harga BBM naik. Saya minta untuk memikirkan itu matang-matang,” cetus aktifis HMI ini.
Sementara itu, anggota DPR F-Partai Nasdem, Kurtubi mengatakan rencana kenaikan harga BBM yang dicanangkan Presiden Jokowi pada awal 2015 sebagai efek dari kegagalan pemerintah sebelumnya. “Siapapun presiden yang memimpin pasca pemerintahan SBY pasti akan menaikkan harga BBM,” terang dia.
Dosen FEUI ini menjelaskan alasan dan indikator kegagalan SBY. Pada pemerintahan SBY, negara bergantung pada suplai impor minyak dari luar.
“Jaman SBY, produksi minyak kita hanya 40% untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kita. Selebihnya, 60% impor dari luar negeri,” jelasnya.
Anggota DPR dari Dapil NTB ini menambahkan Partai Nasdem akan mendukung kebijakan pemerintah terkait BBM. Karena subsidi BBM akan dialokasikan bagi perbaikan infrastruktur masyarakat. “Nasdem akan mendukung Jokowi, sekalipun tidak jadi menaikkan harga BBM,” pungkasnya. (ek)
