JAKARTA-Pembangunan kereta cepat dengan perusahaan China dinilai bernuansa politis. Karena banyak mengambil tanah milik PTPN. Dengan cara itu mudah saja proyek ini memiliki akses pada tanah negara. “Kalau tanah rakyat pasti susah melakukan penggusuran. Ini mau enaknya saja. Ini kekeliruan Menteri BUMN,” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Jakarta, Senin (1/2/2016)
Oleh karena itu, kata Fahri, secara tiba-tiba saja Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN Rini Soemarno melakukan business to business (B to B) dalam proyek kereta cepat. “Mana B to B nya, enggak bisa dihitung dengan rupiah, omong kosong. Asetnya punya kita semua,” tambahnya.
Malah Fahri menduga Menteri BUMN Rini Soemarno berpotensi melanggar konstitusi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
“Kalau kata Bu Mega (Megawati Soekarnoputri) soal haluan negara, ya dia (Rini) melanggar haluan negara,” tegasnya.
Fahri mengingatkan soal ekeliruan memaknai pasal 33 UUD 1945 serta UU BUMN. Dimana terdapat makna penguasaan terhadap bumi dan air untuk kesejahteraan rakyat. ”BUMN ini menyebarkan kesejahteraan, bukan berbisnis, tugasnya menyebarkan kesejahteraan, itu tugas BUMN. Bisnis itu salah satu saja metodenya, kadang-kadang menyalurkan subsidi atau CSR, itu tugas BUMN,” kata Fahri.
Lebih jauh Fahri menambahkan jalur Jakarta-Bandung telah memiliki banyak transportasi yang komplit. Mulai dari pesawat terbang, bus maupun kendaraan lainnya.
Disisi lain Fahri menyarankan proyek kereta cepat itu sebaiknya mengambil trayek Jakarta-Banyuwangi atau Banten-Banyuwangi. “Ada mobilitas dari ujung ke ujung, lalu masuk ke Sumatera. Baru ke Kalimantan. Ini menyebabkan kita harus menolak (Jakarta-Bandung). Presiden Jokowi harus menjelaskan ulang program infrastrukturnya,” pungkasnya. **aec
