Diplomasi Ekonomi Lebih Penting Ketimbang Militer

Wednesday 25 Jun 2014, 3 : 51 pm
ilustrasi

JAKARTA-Tantangan ke depan bangsa Indonesia yang lebih berat pada masalah kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Karena itu soal ekonomi harus menjadi prioritas.  “Masalah kita itu bukan pada pertahanan. Yang diperlukan saat ini justru diplomasi ekonomi, bukan diplomasi militer,” kata Manajer Riset dan Pangabdian Masyarakat FEUI, Fithra Faisal Hastiadi dalam diskusi “Pertahanan Terbaik adalah Kesejahteraan dan Kemakmuran Rakyat, Betulkah,” Rabu, (25/06/2014).

Menurut Fithra, Indonesia bisa menjadi kekuatan ekonomi dunia pada 2030. Apalagi krisis keuangan dunia masih tetap berlangsung hingga saat ini. “Lihat saja, ekonomi Eropa sudah tenggelam. Jepang cenderung konstan,” ujarnya.

Diakui Fithra, salah seorang ekonom dunia sudah meramalkan tentang kebangkitan ekonomi Indonesia pada masa mendatang. Oleh karena itu, kita yakin bisa mencapai hal ini. Target ini memang sudah ada dalam visi misi semua capres, namun semua jawabannya masih mengambang,” ungkapnya.

Lebih jauh kata Dosen FEUI ini, dua pasangan capres dan cawapres yang sedang bertarung saat ini dinilai sama-sama tidak memiliki kualitas yang baik. “Karena  targetkan bukan untuk bangsa, tapi sekedar memenuhi syarat KPU,” paparnya.

Sementara itu anggota DPD RI, Intsiawati Ayus sangat menyayangkan dua capres yang ada saat ini sama-sama kurang memperhatikan perkembangan daerah perbatasan. “Di daerah saya, ada warga yang membuat arang dari batang kayu, namun hasil arang kayu itu kemudian dieskpor ke Eropa,” ujarnya.

Menurut Intsiawati, artinya, ada pergerakan nilai ekonomi yang cukup tinggi  diperbatasan. Namun kurang diperhatikan oleh pemerintah.

Sedangkan Peneliti LIPI, Ganewati Wuryandari lebih melihat persoalan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan cenderung pada masalah pengelolaan dan manajemen saja. “Toh, pemerintah sudah menggelontorkan dana triliunan ke daerah. Bahkan dari tahun ke tahun terus meningkat dana itu,” tuturnya.

Menurut Ganewati, masalah ketahanan bukan hanya persoalan kesejahteraan dan kemakmuran saja. “Memang pertumbuhan ekonomi nasional belum merata, termasuk yang dialami masyarakat di daerah perbatasan,” ucapnya.

Diakui Ganewati, target pertumbuhan ekonomi saat ini sekitar 6% dipadang masih moderat. Dengan begitu pemerintah banyak memiliki pilihan dalam menentukan kebijakan. “Kita ini bangsa yang punya kelenturan, namun disisi lain ada tantangan nasional yang luar biasa beratnya,” pungkasnya. (ek)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

DKI Jakarta Terbanyak Pekerjakan PNS Berstatus Terpidana Korupsi

JAKARTA-Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara (BKN) I
Berdasarkan data Konsil Kedokteran Indonesia, terdapat 177.588 dokter yang tersebar di seluruh Indonesia.

Baru 4% Dokter Yang Ikut Amnesti Pajak

JAKARTA-Tingkat partisipasi Wajib Pajak yang memiliki profesi dokter, termasuk dokter