Disepakati Anggaran Desa 10 % Dari Dana Transfer Daerah

Kamis 12 Des 2013, 8 : 45 pm

JAKARTA-Setelah melalui perdebatan panjang dalam Rancangan Undang Undang Desa (RUU Desa) akhir disepakati besaran anggaran untuk desa. Yakni sebesar 10 % dari dana transfer daerah dalam Anggaran Pendapan dan Belanja Negara. “Artinya nilai alokasi anggaran untuk desa itu besarnya 10 % dari dana transfer daerah APBN, tetapi itu merupakan pos anggaran khusus di luar dana transfer daerah,” kata Wakil Ketua Pansus RUU Desa, Budiman Sudjatmiko, di Jakarta, kemarin (12/12). 

Menurut Budiman, kesepakatan pengalokasian dana desa itu diambil dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Desa Dewan Perwakilan Rakyat dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang berlangsung Rabu malam hingga Kamis (12/12) dini hari. “Besaran dana desa yang diberikan untuk tiap-tiap desa tidak sama,” ujarnya
Pasal 72 ayat 2 RUU Desa menyatakan bahwa besaran alokasi anggaran yang bersumber dari belanja pusat dalam APBN dengan mengefektifkan program pembangunan yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Aturan itu ditegaskan dalam Penjelasan RUU Desa dijabarkan bahwa, besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditetapkan sebesar 10 % dari dan di luar dana transfer daerah.
Lebih jauh Budiman memberi contoh, dana transfer daerah dari APBN berjumlah Rp 528 triliun pada APBN 2013, maka alokasi anggaran desa berjumlah sekitar 52 triliun, atau 10 % dari dana transfer daerah. Anggaran dana desa sebesar Rp 52 triliun itu tetap berdiri sendiri, tidak mengurangi anggaran transfer daerah. “Jumlah dana yang diberikan disesuaikan dengan jumlah penduduk, tingkat kesulitan wilayah geografis, jumlah masyarakat miskin, dan lainnya,” ujarnya.
Alokasi anggaran desa itu akan disimpan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dari masing-masing induk desa. Kepala desa dalam penggunaan anggaran, wajib mempertanggungjawabkan hal itu kepada pemkab maupun pemkot setempat.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menyatakan, RUU Desa sejatinya sudah menunjukkan kemajuan. Periodisasi masa tugas kepala desa, sudah disepakati adalah selama enam tahun. Kepala desa maksimal bisa menjabat posisinya itu maksimal tiga periode. Meski, tuntutan agar perangkat desa agar diangkat menjadi PNS, nampaknya sulit dipenuhi,” ujar Priyo.
Jalan keluar untuk pembahasan itu, adalah upaya pemenuhan hak perangkat desa melalui anggaran yang pasti. Priyo menyatakan, gaji para perangkat desa juga diperjuangkan agar masuk dalam APBN.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari BeritaMoneter.com. Mari bergabung di Channel Telegram "BeritaMoneter.com", caranya klik link https://t.me/beritamoneter, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca juga berita kami di:

Komentar

Your email address will not be published.

Don't Miss

Defisit Transaksi Berjalan Triwulan II-2015 Sebesar USD 4,5 Miliar

JAKARTA-Bank Indonesia (BI) mencatat keseimbangan eksternal Indonesia triwulan II-2015 membaik,

PBNU Akan Gelar Pertemuan Pemimpin Islam Moderat Dunia

JAKARTA-Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan menggelar pertemuan dengan  Pemimpin-Pemimpin