JAKARTA-Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember mendatang bakalan sukses meskipun terkesan kurang semarak. Indikator suksesnya pesta demokrasi ini tercermin dari menurunnya jumlah perkara yang diadukan terkait tahapan pelaksanaan Pilkada serentak itu. “Mengenai kurangnya kesemarakan dalam penyelanggaraan Pilkada serentak yang tinggal satu bulan lagi ini menjadi catatan penting. Kita senang tidak terlalu hiruk pikuk, tapi kita juga perlu memelihara kegiatan demokrasi pemilu. Di satu sisi memang harus dikontrol, di lain segi nuansanya jangan hilang,” kata Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqi diterima Presiden Joko Widodo, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/11).
Berdasarkan data DKPP, pada tahun 2014 lalu, jumlah pengaduan yang diterima DKPP mencapai 879 kasus ketidakpuasaan terhadap kinerja penyelenggara Pemilu. Dari jumlah tersebut, yang disidangkan karena dianggap memenuhi syarat sebanyak 333 perkara. Sementara saat ini, hingga bulan November ini atau tinggal 1 bulan pemungutan suara, jumlah pengaduan yang diterima hanya sebanyak 289 pengaduan. Itu pun yang resmi disidangkan hanya tercatat 75 perkara. “Ini kami periksa dengan menggunakan TPD (Tim Pemeriksa Daerah) karena kasusnya di daerah. Kasus menurun. Ini bisa jadi karena titik pemilihan lebih sedikit,” jelasnua.
Dengan sedikitnya jumlah perkara yang diadukan itu, Jimly semakin optimis bahwa penyelenggaraan Pilkada 2015 ini sukses. Namun Jimly mengingatkan, tentu tidak boleh mengabaikan ada 75 perkara yang sedang diperiksa DKPP, yang rata-rata berkaitan dengan tahapan pencalonan, ketidakpuasan yang timbul karena proses pencalonan. “Maka, kami sampaikan kepada pemerintah untuk mengambil tanggung jawab, supaya pengumuman, spanduk, itu di setiap kantor pemerintah. “Bukan untuk menjual calonnya tapi untuk meningkatkan partisipasi pemilih,” tuturnya
Menjawab pertanyaan wartawan mengenai kurang riuhnya sambutan masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkada serentak yang sudah memasuki tahapan kampanye, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, akan memanfaatkan waktu yang tersisa dalam waktu 1 (satu) bulan untuk melakukan sosialisasi dengan strategi direct selling. “Petugas kami PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang sekarang ada digerakkan menyasar para tokoh masyarakat di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Ketika KPPS terbentuk diakhir bulan november, mereka juga digerakkan untuk langsung bertemu pemilih di alamat rumahnya karena ada kewajiban kami untuk memberitahukan kepada pemilih formulir C6,” kata Husni seraya menyebutkan, dalam kesempatan itu petugas KPPS tidak hanya sekedar mengantarkan surat pemberitahuan tapi juga berdialog untuk memastikan tidak seorangpun pun pemilih tidak tahu akan ada Pilkada.
Husni berharap agar pemerintah juga mendukung. Seluruh kantor pemerintah itu juga punya aktivitas partisipasi untuk sosialisasi untuk menambah kesemarakan Pilkada serentak itu.
Ketua KPU itu meyakini, pada 2 (dua) minggu ke depan akan kelihatan kegiatan yang bisa mengundang perhatian masyarakat karena pelaksanaan Pilkda akan masuk pada lap terakhir. “Dalam sisa waktu itu pasangan calon maupun penyelenggara Pemilu akan memanfaatkan waktu ini untuk menunjukkan kemeriahan,” pungkasnya.
