JAKARTA – Tingkat kepatuhan kepada daerah terhadap Undang-Undang (UU) ternyata sangat rendah.
Hasil telaah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengungkapkan hanya 33% saja kepala daerah yang taat UU, sedangkan 67% nya tak mentaatinya.
Kondisi ini harus menjadi salah satu agenda prioritas Jokowi-JK.
“Hasil penelitian DPD seperti itu, ada 67% daerah yang tak patuh. Jadi Jokowi harus berani membenahi dan memanggil Gubernur dan bupati yang tak patuh,” kata anggota DPD RI, Paulus Yohanes Sumino dalam diskusi “Tantangan Pemerintahan Jokowi-JK”, di Jakarta, Rabu, (27/08/2014).
Namun demikian, kata Sumino, tak hanya propinsi dan kabupaten saja yang tak patuh aturan.
Sejumlah departemen yang ternyata juga melakukan hal yang sama.
“Kejadian itu, justru departemen-departemen, yang melayani rakyat. Kementerian yang tak mematuhi layanan publik itu, contohnya Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Sosial dan lain-lainnya,” terangnya.
Yang jelas, lanjut Sumino, DPD ingin membangun dari desa.
Karena itu desa harus diberi kewenangan yang besar. Sehingga bisa mengimplementasikan secara tepat.
Oleh karena itu, Sumino berpesan agar Jokowi harus menjaga komitmen.
“Kalau tak bisa mempertahankan komitmen, bisa tak bertahan,”
Terkait soal diplomasi ekonomi, ujarnya, duta besar seharusnya ditekankan bisa membangun penetrasi ekonomi di luar negeri.
“Para dubes, harus bisa membuka peluang untuk memasuki pasar bebas. Karena tugas utama diplomat untuk membangun pasar, juga memberikan informasi ke Kadin,” paparnya.
Sementara itu, pengamat hukum pidana, Ganjar Laksamana menilai rumah transisi yang menjadi tink-tanknya Jokowi ini ternyata belum menyuarakan soal hukum.
“Saya lihat di sana belum ada ahli hukum di sana. Karena Jokowi harus bisa memanfaatkan momentum yang ada. Masalahnya, orang mau melihat Jokowi ini, bisa apasih soal hukum?,” terangnya.
Menurut Ganjar, tantangan Jokowi ke depan adalah bagaimana membangun sinergi kepolisian, kejaksaan dan KPK.
Disinilah Jokowi harus memastikan instrumen bawahannya bekerja dengan benar.
Dikatakan Dosen FHUI ini, langkah penting pemerintahan Jokowi itu, adalah soal penegakkan hukum dan penegaknya.
“Masalahnya ada disitu, terutama soal korupsi. Prioritas utama penegakkan hukum itu adalah polisi. Seringkali menegakkan Undang-Undang, justru hukumnya malah tercabik-cabik,” ucapnya.
Diakui Ganjar, untuk membereskan masalah korupsi justru paling sulit.
Karena itu prioritas pembenahan hanya di polisi.
“Apalagi criminal justice sistem itu ada di polisi, sebab pintunya ada disitu. Namun masalahnya, tak mudah membenahi kepolisian,” pungkasnya.
