JAKARTA-Wakil Ketua DPD RI Farouq Muhammad mengatakan ada sekitar 10 fakta yang membuat rakyat kecewa pada Pemerintahan Jokowi-JK. Mayoritas dari kinerja ekonomi yang jeblok. Namun begitu ada sejumlah kebijakan atau proyeksi kebijakan jangka panjang pemerintah yang perlu diapresiasi. Misalnya, sejumlah proyek infrastruktur yang mandeg dihidupkan lagi, tol terus bertambah rata-rata 100 Km, kapal-kapal pencuri ikan ditenggelamkan, Lumpur Lapindo selesai dan lain-lainnya.
Menurut Farouq, Pemerintahan Jokowi dalam satu tahun ini belum mampu memberikan peningkatan bagi perekonomian masyarakat, apalagi republik ini. “Pertama terkait pertumbuhan ekonomi yang menurun, ini fakta yang enggak bisa dipungkiri,” ujarnya
dalam diskusi “Evaluasi Satu Tahun Kepemimpinan Jokowi-JK” di Jakarta, Rabu (21/10/2015).
Tidak hanya itu, Farouq Muhammad juga mempersoalkan jumlah rakyat berekonomi lemah di republik ini. Kenyataan rakyat golongan ini tentu menjadi indikasi bahwa pembangunan yang digembor-gemorkan oleh kepala negara tidak terbukti. “Kedua adalah penduduk miskin yang jumlahnya bertambah, ini berdasarkan data dari BPS,” ujar Farouq.
Demikian pula dengan lonjakan harga-harga kebutuhan pokok rakyat republik ini. Menurut Farouq, seharusnya lonjakan demi lonjakan yang terjadi dalam waktu satu tahun ini tidak boleh terjadi. “Ketiga adalah naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Meskipun sesekali ada operasi pasar yang mampu menurunkan harga, namun pada beberapa tempat tetap ada kenaikan harga,” katanya.
Begitu pula dengan kesempatan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi rakyat. Farouq Muhammad mengatakan bahwa dalam satu tahun pemerintahan Jokowi masyarakat tidak memperoleh kemudahan memperoleh pekerjaan. “Ketiga adalah pengangguran yang meningkat mencapai 7,4 juta jiwa per Maret 2015, ini juga data dari BPS,” katanya pula.
“Nilai tukar rupiah, swasembada komoditas pertanian dan peternakan yang belum sesuai harapan. Agak pesimis kita ini swasembada bisa tercapai. Selanjutnya adalah pengalihan subsidi yang belum jelas. Juga bidang sosial politik dan penegakkan hukum, kepastian huku tetap dikeluhkan. Ada indikasi politisasi kasus, penyalahgunaan kewenangan yang semakin memberatkan rakyat miskin khususnya terkait sumber daya alam,” imbuhnya. ***aec
