JAKARTA-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menegaskan pihaknya belum tentu mengizinkan penambahan utang baru dalam revisi APBN-P 2015. Masalahnya target penerimaan pajak 2015 diprediksi tidak akan mencapai target. “Memang ada peluang dan potensi untuk menambah utang pemerintah. Tapi DPD tak mau, karena akan menambah beban,” kata Wakil Ketua Komite IV DPD Ajib Pandidang kepada wartawan di Jakarta, Kamis (4/6/2015).
Seperti diketahui data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut total utang pemerintah Indonesia tercatat sebesar Rp2.702,29 triliun per Januari 2015. Angka ini naik jika dibandingkan posisi utang di akhir tahun 2014 yang sebesar Rp2.604,93 triliun.
Diakui Ajib, target penerimaan pajak terlalu tinggi. Sementara pertumbuhan ekonomi melambat hanya 4,7%. Sehingga perusahaan banyak yang mengalami penurunan pendapatan. Dampaknya pembayaran pajak juga menurun. “Sejak triwulan pertama sudah terjadi tren penurunan dan sudah kelihatan penerimaan pajak harus direvisi,” tambahnya.
Berdasarkan data DPD, kata Ajib Pandidang, penerimaan pajak pada triwulan I/2015 hanya mencapai 235,8 triliun atau 15% dari target APBN-P 2015. Apabila dibanding triwulan I/2014 maka realisasi penerimaan perpajakan lebih rendah 4,3% atau turun sebesar Rp10.6 triliun.
Menurut Ajib, penyebabnya selain penyesuaian struktur birokrasi dan nomenklatur yang lambat juga ketidaksiapan pemerintah akibat tambahan anggaran dalam APBN-P 2015. “Pemerintah perlu memperhitungkan skenario terburuk menumpuknya penyerapan anggaran pada triwulan IV/2015,” ungkap senator asal Sulawesi Selatan.
Oleh karena itu, lanjut Ajib, DPD menyarankan agar pemerintah melakukan revisi secara parsial APBN-P 2015. Dengan begitu pertumbuhan ekonomi juga mesti dikoreksi sekitar 5,1%. “Inflasi dalam APBN-P 2015 ditetapkan sekitar 4%. Namun dengan kondisi naik turunnya harga minyak diperkirakan inflasi 2015 bisa diatas 5%. Sehingga pemerintah perlu melihat kebijakan penetapan harga BBM yang lebih realistis mengingat penyebab kenaikkan inflasi dominan oleh administered priced (kebijakan pemerintah),” pungkasnya. **cea
