DPR Diminta Evaluasi Eksistensi Indonesia di WTO

JAKARTA- Pemerintah Indonesia diminta  cermat dalam memilih langkah diplomasi ekonomi dan perdagangannya dengan menempatkan kedaulatan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan. “Tidak sebaliknya, mengejar pertumbuhan ekonomi semu dengan bersandar pada utang dan investasi asing,” ujar Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Riza Damanik dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (3/1).

Menurut dia, partisipasi pemerintah Indonesia dalam berbagai forum ekonomi dunia kurang strategis. Kehadiran pemerintah Indonesia tidak lebih sebagai pelengkap semata. Buktinya, pemerintah Indonesia  tidak berhasil memperjuangan agenda ekonomi yang menguntungkan kepentingan Indonesia. Karena itu kata dia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkeharusan melakukan evaluasi keanggotaan Indonesia di WTO, termasuk keterlibatan Indonesia dalam sejumlah perjanjian investasi dan perdagangan lainnya. “Selama ini tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan rakyat,” tegas dia.

Dia menilai, kehendak Menteri Perdagangan menjadikan Indonesia sebagai kepanjangan tangan dari negara maju adalah sesat dan tidak mempertimbangkan kepentingan nasional Indonesia maupun ketimpangan ekonomi global yang terjadi hari ini.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan RI Gita Wiryawan, dalam pernyataan tertulisnya saat menghadiri World Economic Forum di Davos, menyebut penetapan dua agenda yang akan diusung dalam Konferensi Tingkat Menteri ke-9 World Trade Organization (WTO) 3-6 Desember 2013 di Bali Indonesia nanti. Agenda tersebut masing-masing terkait fasilitasi perdagangan dan paket untuk negara-negara kurang berkembang (Least Developed Countries/LDCs package).  “Bahwa fasilitasi perdagangan melalui peningkatan ekspor adalah semata-mata kepentingan negara maju untuk memindahkan krisis ekonomi yang tengah dihadapinya ke negara berkembang dan kurang berkembang. Faktanya, di 2011 pertumbuhan nilai ekspor dunia justru menunjukkan peningkatan sebesar 5 persen, khususnya di kawasan Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS),”  tegas Riza.

Riza merincikan sebanyak 50 persen dari total nilai ekspor dunia pada tahun 2011 di dominasi oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat. Khusus untuk produk pertanian saja, kontribusi (share) Uni Eropa mengalami peningkatan yang sangat besar yaitu sebesar 21 persen atau setara  dengan  659,6 triliun dollar AS dari nilai ekspor pertanian dunia. Disusul kemudian oleh Amerika Serikat dengan nilai ekspor pertanian sebesar 119,3 triliun dollar AS. “Saya kira, pemerintah harus cermat menempuh diplolamasi ekonomi. Jangan sampai merugikan kedaulatan ekonomi nasional,” kata dia.

Sebagai informasi, Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-9 WTO di Bali pada bulan Desember 2013 nanti. Dimaksudkan KTM ke-9 untuk membawa hasil signifikan dalam menyelesaikan kemandekan dalam Putaran Doha di WTO