JAKARTA-Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) meminta tanggungjawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyelesaikan masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang belum juga beres tepat waktu. Tanggung jawab itu harus dibuktikan dengan memastikan bahwa DPT yang diumumkan pada hari ini (Rabu, 26 /3) sudah tanpa masalah. “Masalah terkait administratif pemilih merupakan ruang politik yang selama ini dicurigai sebagai salah satu pintu masuk permainan yang dilakukan oleh kekuatan politik tertentu demi meraih kemenangan dalam Pemilu. Jika KPU sebagai penyelenggara pemilu masih membiarkan adanya pemilih dengan status bermasalah sampai Hari H, maka potensi permainan tak bisa dicegah,” ujar peneliti FORMAPPI, Lucius Karus di Jakarta, Selasa (25/3).
KPU kata Lucius tidak boleh terdesak mengumumkan DPT hanya karena tunduk pada rekomendasi Bawaslu semata. Karenanya, KPU sendiri harus punya sikap tegas terkait status DPT bermasalah dan bagaimana mengatasinya.
KPU masih mencatat 165.000 DPT yang bermasalah terkait dengan NIK. Catatan itu jika tidak dibereskan secara tuntas dikhawatirkan akan menjadi lahan untuk dipermainkan kelompok tertentu. Belum lagi ditambah masalah pemilih yang belum terdaftar, dan penduduk yang berpindah tempat pemilihan. “Sekali lagi, ini ruang terbuka yang bisa menjadi celah permainan,” katanya.
Menurutnya, hak memilih warga negara menjadikan DPT merupakan sesuatu yang krusial. Karena terkait Hak, maka cacat yang dibiarkan KPU terhadap satu orang akan sama nilainya dengan 165.000 orang. Dengan demikian, KPU jangan meremehkan masalah DPT hanya karena jumlah orang yang bermasalah hanya 165 ribu saja dari total DPT 185.822.507 orang.
Masalah teknis lain yang terkait dengan DPT ini jelasnya temuan surat suara rusak selama proses pendistribusian. Jumlah surat suara rusak masih tercatat sekitar 2 juta lembar. Beberapa wilayah masih mencatat adanya kekurangan surat suara. Di Kendal, misalnya, kekurangan kertas suara masih mencapai 20.000 lembar. “Paparan masalah teknis-administratif di 14 hari waktu tersisa menjelang Pemilu membutuhkan kerja keras Penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu demi meyakinkan publik akan makna Pemilu 2014,” imbuhnya.
Terkait dengan surat suara rusak, KPU harus memastikan jumlah dan distribusi penggantiannya dilakukan secara akurat dan lebih cepat serta dengan jaminan keamanan yang tinggi. Sekali lagi, jumlah surat suara rusak masih banyak dan kepastian mengenai jumlah kerusakan akan terkait dengan kebutuhan penggantiannya serta jumlah pemilih di masingmasing TPS. “Jika DPT baru dipastikan hari ini, sementara surat suara sudah dicetak, bagaimana KPU mencocokkannya agar tak ada kekurangan dan kelebihan yang rentan dipermainkan pada saat penghitungan suara,” gugatnya.
Sosialisasi terkait prosedur pemilihan bagi pemilih pindahan atau mereka yang belum terdaftar harus dilakukan secara masif, agar bisa diketahui oleh warga negara di manapun.
BAWASLU jelasnya juga dibebankan tanggung jawab serius terkait pengawasan yang dilakukan selama periode penyempurnaan DPT sejak Desember 2013. Jika Bawaslu merekomendasikan penundaan pengumuman DPT final kepada KPU, lalu, apa hasil pengawasan yang dikerjakan Bawaslu selama waktu penyempurnaan tersebut? Tugas Bawaslu tidak hanya terbatas memberikan rekomendasi kepada KPU, tetapi harus menemukan problem dan jalan keluar dari masalah DPT tersebut.
Dalam konteks masih banyak surat suara yang rusak, bagaimana hasil pengawasan Bawaslu? Sungguh sia-sia jika Bawaslu mengumumkan hasil pengawasan mereka setelah proses selesai dijalankan. Bawaslu tidak memberi sumbangsih bagi perbaikan mutu Pemilu. “KPU dan Bawaslu harus bekerja dengan visi besar mendorong pemilu yang berkualitas pada tahun 2014 ini. Jika DPT dan kertas suara masih menyisakan masalah, bagaimana mengharapkan hasil pemilu yang berkualitas,” ujar Lucius dengan nada tanya.
