BOGOR-Aparat penegak hukum diminta segera memeriksa Menteri ESDM Sudirman Said. Karena memberikan jaminan perpanjangan kontrak kepada bos Freeport McMoran Inc., James R. Moffett. Padahal atasannya menolak perpanjangan kontrak tersebut. “Dalam suratnya, Sudirman Said memberikan jaminan perubahan peraturan yang berlaku yang dibutuhkan untuk memperpanjang operasi Freeport Indonesia. Ini penyalahgunaan wewenang dan harus diusut, karena ujung-ujungnya korupsi juga,’’ kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kemarin, di Bogor, kemarin.
Namun Fahri menyesalkan langkah Jaksa Agung yang diduga lakukan konspirasi politik dengan Dirut PT Freeport Ma’roef Syamsuddin dengan tidak mau menyerahkan hasil rekaman percakapan asli Ma’roef Syamsuddin dengan Ketua DPR Setya Novanto dan Ma’roef Syamsuddin dan Riza Chalid. “Jaksa Agung malah berancang-ancang membidik Setya Novanto dengan alasan telah lakukan permufakatan jahat,” tambahnya.
Menurut Fahri, sebagai jaksa negara, HM Prasetyo mestinya bisa menimbang bahwa kasus yang dihadapi Novanto jauh lebih ringan bila dibandingkan dengan surat Sudirman Said yang memberikan jaminan perpanjangan kontrak dengan Freeport. “Patut kita sesalkan langkah Jaksa Agung yang menyelidi kasus Setya Novanto. Kasus Novanto itu kan obrolan di warung kopi yang nilainya setara dengan secangkir kopi, sedangkan surat Sudirman jelas-jelas melampaui kewenangannya. Kalau tidak ditindaklanjuti, ini kan kebangeten,’’ kata Fahri Hamzah.
Terakhir,Fahri menyindir, kenapa para aktivis LSM anti korupsi yang biasanya gencar bila mencium gelagat terjadinya penyimpangan kok sekarang diam saja terhadap surat Sudirman Said, ada apa ya? “Kenapa mereka membiarkan kasus penyalahgunaan wewenang yang punya potensi besar merugikan negara. Hendaknya semua pihak mencermati keadaan ini. Kenapa kekritisannya tiba-tiba tumpul terhadap kebijakan Sudirman Said,’’ pungkasnya. **aec
