JAKARTA-Tahun 2022 bukanlah tahun yang mudah bagi perekonomian Indonesia.
Meskipun telah memasuki tahun ketiga pasca pandemi Covid-19 berbagai tantangan dan resiko ketidakpastian global masih menyelimuti upaya pemulihan ekonomi nasional.
Kebijakan zero Covid-19 di Tiongkok dan juga tensi geopolitik terutama yang bersumber dari perang Rusia-Ukraina mendorong lonjaka komiditas pangan terutama pangan dan energi.
Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem Charles Meikyansah mengatakan, kondisi tersebut direspon oleh pemerintah dengan menggunakan APBN sebagai shock absorber yang meminimalisir transisi krisis global ke perekonomian domestik.
“Kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui penyehatan APBN sejalan dengan windfall penerimaan negara sebagai dampak kenaikan harga komiditas internasional,” katanya dalam pembacaan pandangan fraksi-fraksi di Rapat Paripurna, Gedung Parlemen, Kamis (24/8/2023).
Menurut Charles, Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat tumbuh 5,31 persen atau diatas target APBN yaitu 5,2 persen.
Secara level, PDB rill tahun 2022 sudah berada 7,0 persen diatas level PDB 2019.
“Pencapaian tersebut tentu cukup membanggakan ditengah lemahnya pemulihan ekonomi global,” kata Charles dalam pembacaan pandangan fraksi-fraksi di Rapat Paripurna, Gedung Parlemen, Kamis (24/8/2023).
“Fraksi Partai Nasdem berpandangan bahwa situasi tersebut masih dapat ditingkatkan mengingat laju pertumbuhan konsumsi sebesar 4,93% tahun 2022 belum kembali ke level pra-pandemi,” tambahnya.
Charles menambahkan, Fraksi Partai NasDem memandang Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2022 adalah konsistensi dan kerja keras pemerintah dalam memastikan pengelolaan anggaran negara dijalankan secara akuntabel dan transparan.
“Fraksi Partai NasDem memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas komitmen pemerintah dalam mempertahankan Opini WTP tersebut di tengah peliknya pengelolaan keuangan negara akibat Pandemi Covid-19. Meskipun bukan tujuan akhir, pencapaian tersebut setidaknya menjaga kepercayaan public atas pengelolaan keuangan Negara,” paparnya.***
