Gali Potensi PNBP, Rudi Minta Direksi BUMN Harus Berpikir Inovatif

Rudi Hartono Bersama Sri Mulyani dan Rachmat Gobel

JAKARTA-Kalangan DPR mendorong agar jajaran Direksi BUMN lebih kreatif dan inovatif dalam mendongkrak penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Apalagi prioritas program dari Pemerintahan-Maruf Amin adalah pembangunan infrastuktur dan peningkatan SDM tentu membutuh dana yang tidak sedikit.

“Jadi kita minta para direksi BUMN seluruh Indonesia punya inovasi baru dan kebijakan yang bisa memaksimalkan PNBP,” kata anggota Komisi XI DPR Rudi Hartono Bangun, SE, MAP kepada wartawan usai rapat Panja rapat Panitia Kerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Dalam rapat panja (Panja) tersebut hadir pula beberapa Dirut BUMN diantaranya Dirut Pertamina Nicke Widyawati, Dirut Freeport Toni Wenas, Dirut PT Inalum Orias Petrus Moedak, Dirut PT Antam dan Dirut PT Bukit Asam, Dirut Kaltim Prima Coal dan Dirjen Keuangan.

Baca :  Dirut Garuda Diganti, PHRI Optimis Harga Tiket Turun Kembali

Lebih jauh Anggota Fraksi Nasdem ini mengaku kecewa terhadap paparan kerja para direksi BUMN. Karena dalam laporan kinerja masing-masing BUMN tersebut ternyata tidak mengungkap sejumlah potensi PNBP yang bisa digali dan dicari.

“Yang disajikan hanya laporan kinerja perusahaan secara normatif saja. Sementara terobosan-terobosan untuk memaksimalkan PNPB tidak ada,” tambahnya.

Menurut Rudi, para Direksi BUMN dalam laporan ini tidak melihat subtansi masalah yang akan dibahas dalam Raker Panja terkait PNBP. Padahal masalah ini cukup penting untuk kelangsung pembangunan bangsa.

“Saya berharap para dirut dan jajarannya, memahami maksud tujuan dari Rapat Panja di DPR ini. Bukan sekedar mendengar laporan tentang kinerja BUMN yang biasa saja,” terangnya lagi.

Legislator asal Dapil Sumut II ini menjelaskan saat ini negara membutuh dana dan pendapatan yang besar dari BUMN-BUMN yang ada. Karena selama ini banyak potensi PNBP yang terabaikan.

Baca :  Intan Fauzi: BPJS Kesehatan Tak Cari Untung Seperti BUMN

Malah Rudi memberikan contoh konkret, lembaga kepolisian yang bisa memaksimalkan penerimaan PNBP, misalnya pelayanan pengurusan SKCK dan biaya plat nomor kendaraan. Layanan ini mampu mendongkrak PNBP kepolisian.

“Tentu, perusahaan BUMN bisa meniru hal seperti itu dan bisa menciptakan pendapatan baru. Jadi inilah inti dan tujuan dari Raker Panja,” tegasnya

Lebih lanjut Rudi mengapresiasi paparan Dirut Pertamina Nicke Widyawati tentang Program Biodisel. Karena Program B30 yang digagas Presiden Jokowi sangat tepat. Kebijakan B30 ini dalam jangka panjang bisa mensejahteraka petani sawit.

“Kita tahu akibat diskriminasi sawit oleh Uni Eropa membuat harga CPO Indonesia anjlok. Setelah berlaku program B30, akhirya harga CPO naik lagi,” ujarnya.

Baca :  Said Abdullah Dorong Percepatan Pengalihan ASABRI dan TASPEN ke BPJS

Tentu saja, lanjut Rudi, inovasi-inovasi seperti ini yang harus dimiliki para Dirut BUMN. Bukan sekedar copy paste dalam paparan kerja. Sebab, kalau kita tidak punya inovasi untuk menjadikan CPO jadi B30, maka habislah nasib petani sawit.

Berdasarkan catatan, target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari laba Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang dipatok pemerintah pada 2020 dipatok sebesar Rp 48 triliun. Angka itu turun 39,8 persen ketimbang outlook 2019 yang diprediksi mencapai Rp 79,7 triliun.

Dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2020, PNBP dari laba perusahaan pelat merah itu rencananya disumbang dari masing-masing oleh laba BUMN perbankan senilai Rp 20,7 triliun dan BUMN non perbankan senilai Rp 27,2 triliun. ***