JAKARTA-Indonesia tidak punya pilihan selain siap menghadapi pasar bebas Asia-Pasifik di masa mendatang dan harus terus melakukan pembenahan diri untuk menujudkannya. Kesimpulan ini terungkap dalam workshop “Free Trade Area of the Asia Pacific (FTAAP)” yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan.
Workshop ini digelar menjelang pertemuan tingkat Menteri Perdagangan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) pada Mei 2015 mendatang di Boracay, Filipina, yang diselenggarakan guna menyiapkan strategi dalam menghadapi realisasi kawasan perdagangan bebas Asia Pasifik FTAAP yang terus bergulir di forum kerja sama APEC. “Workshop ini diharapkan dapat menjadi forum pembelajaran penggugah, menyamakan persepsi bagi kalangan pemerintah, asosiasi dan akademisi, serta meningkatkan pemahaman yang sama dalam menghadapi dinamika ekonomi menghadapi era pasar bebas, khususnya FTAAP,” ujar Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Diplomasi Perdagangan Sondang Anggraini.
Pembentukan FTAAP telah menjadi cita-cita APEC sejak 2006 untuk mengatasi dampak negatif meningkatnya Regional Trade Agreement (RTA) maupun Free Trade Agreement (FTA) di kawasan regional Asia Pasifik. Pada KTT APEC November 2014 lalu, pemimpin APEC menyepakati upaya mewujudkan FTAAP, ‘from vision to reality’. “Bagi sebagian pihak, penerapan FTAAP dipercaya dapat lebih mendorong peningkatan perekonomian di kawasan APEC melalui kemudahan dan keterbukaan berbagai akses ekonomi. Di sisi lain, persaingan di sektor usaha juga akan semakin meningkat,” ujar Sondang.
Beberapa langkah strategis dapat dilakukan oleh semua pemangku kepentingan di Indonesia. Perlu ditinjau secara menyeluruh peraturan-peraturan domestik yang menghambat ekspor-impor, pemetaan (roadmap) FTA yang strategis dan menguntungkan bagi Indonesia juga perlu dilakukan dengan pemikiran yang terbuka. “Dalam era perdagangan saat ini, diperlukan interaksi dan komunikasi dengan ekonomi atau negara lain guna mengatasi keterbatasan kapasitas domestik, serta membentuk strategi dan pemetaan yang jelas tentang apa yang sebenarnya kita inginkan pada setiap forum perundingan perdagangan internasional,“ lanjut Sondang.
Sejumlah narasumber penting menyampaikan gagasan mereka di antaranya Guru Besar FEUI Lepi T. Tarmidi dan pakar perdagangan dari Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG) Achmad Shauki. Menurut Achmad Shauki, kesiapan dalam menghadapi FTA tidak hanya diukur dari kesiapan industri dalam negeri untuk bersaing dengan produk-produk impor. “Terdapat empat hal yang menjadi tolak ukur kesiapan suatu negara dalam menghadapi FTA, yaitu fasilitasi perdagangan, fasilitasi investasi untuk global value chanins (GVC) termasuk sektor jasa, pengawasan fasilitasi perdagangan di mitra dagang, dan pelaksanaan kebijakan persaingan usaha,” jelas Achmad.
