JAKARTA-Negara ini musti lepas dari masalah korupsi yang membelenggu seluruh kapasitas nasional sehingga sampai hari ini terus tertatih-tatih bahkan terjerat utang hingga Rp 7000 triliun.
Dan korupsi terbesar negara ini adalah skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan penerbitan obligasi rekap BLBI.
Skandal BLBI sedang dikejar oleh Satgas BLBI yang menyatakan angka piutang Rp 110 triliun.
Sementara obligasi rekap membuat APBN musti membayar bunga rekap puluhan triliun setahun sampai 2043 nanti.
“Sekarang bayar bunga dan cicilan utang per tahun Rp 400 triliun. Beban APBN makin besar, pajak rakyat kecil akhirnya dikejar-kejar. PPN naik, lihat NIK KTP bayar Rp 1000, bandingkan dengan obligasi rekap yang membuat pemerintah mensubsidi bank-bank besar sampai Rp 70 triliun setahun dari 1999 sampai 2043 nanti, atau kalau ditotal Rp 4000 triliun sendiri untuk bayar obihasi rekap,” ujar Sekjen Gerakan HMS, Hardjuno Wiwoho, saat dihubungi Sabtu (16/4).
Hardjuno menerangkan, kewajiban pemerintah membayar bunga obligasi rekapitalisasi perbankan BLBI sampai 2014 dinyatakan oleh Dirjen Kemenkeu sudah dibayar sampai Rp 900 triliun sejak obligasi rekap dikeluarkan pada akhir 90-an dan saat ini negara masih membayar bunga sekitar Rp 47 triliun.
Pembayaran bunga rekap setiap tahun tersebut, menurut Hardjuno, telah mempersempit kapasitas anggaran negara untuk program subsidi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Dalam tekanan hebat pandemi, pemerintah kembali berani mengorbankan rakyat dengan menaikkan PPN, menaikkan harga BBM, minyak goreng, bahkan sebentar lagi elpiji dan listrik.
Pada 2019 utang pemerintah belum mencapai Rp 5000 triliun dan sekarang sudah melewati Rp 7000 triliun.
“Utang yang besar membuat kesempatan negara mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberi rakyat layanan yang lebih baik, berkurang pesat. Satgas BLBI musti bergerak cepat sita aset pengemplang BLBI dan usut tuntas masalah OR BLBI,” kata Hardjuno.
“Skandal BLBI dan pemberian obligasi rekap yang pembayaran bunganya saja sampai sekarang bisa dikatakan atau bisa diduga tidak transparan adalah sumber dari segala sumber korupsi yang dibilang Ketua KPK sebagai kejahatan luar biasa itu. Dan ini memiskinkan rakyat secara berkelanjutan,” pungkas Hardjuno.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Furli Bahuri menyatakan sejumlah persoalan serius yang harus diselesaikan negara adalah bencana alam, terorisme dan radikalisme serta narkotika. Selain itu, masalah yang dinilai lebih serius lagi adalah persoalan korupsi yang harus dientaskan.
Di hadapan 20 perwakilan partai politik pada acara kick off pendidikan politik cerdas dan berintegritas di Jakarta, baru-baru ini Firli menekankan bahwa korupsi bahkan membuat negara gagal mewujudkan cita-citanya.
“Kenapa kita harus menyelesaikan persoalan korupsi, karena fakta menunjukkan ada dan tidak sedikit negara yang gagal mewujudkan cita-citanya karena korupsi merajalela,” kata Firli.
Korupsi, jelasnya, bukan hanya sekadar tindak pidana yang diatur di dalam UU, namun merupakan suatu perbuatan kejahatan yang serius.
“Kejahatan yang bisa merampas dan mengurangi hak-hak kita sebagai warga negara. Bahkan hak asasi manusia pun bisa dirampas karena korupsi. Karena itu, kami menganggap bahwa tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang juga melawan kemanusiaan,” kata Firli.
