Harga Minyak Goreng Meroket, Rosyid Arsyad: 2 Menteri Dan Kepala Bapanas Harus Dicopot

Tuesday 29 Mar 2022, 12 : 44 pm
by
ikustrasi

JAKARTA-Ketua Umum Komite Pedagang Pasar (KPP), Abdul Rosyid Arsyad mengatakan saat ini masyarakat sedang mengalami kesulitan biaya kehidupan, ditambah lagi harga minyak goreng melambung tinggi.

Rosyid menyebut emak-emak menjerit karena harga minyak goreng melambung harganya terlalu tinggi.

“Pedagang susah jualnya modal jadi bertambah untuk belanja minyak goreng,” kata Rosyid Arsyad kepada wartawan, Senin (28/3).

Dia menyampaikan kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng yang mengakibatkan keuntungan pedagang tergerus.

“Menteri Perdagangan, Menko Perekonomian dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) harus bertanggung jawab, untuk mengendalikan harga minyak goreng dan komoditas sembako lainnya, harganya tidak membebani pedagang dan masyarakat,” ujar dia.

Rosyid menambahkan para pedagang pasar kebingungan karena harga minyak goreng sebelumnya relatif terjangkau, tetapi mengalami kelangkaan.

Namun, tak berselang lama, harga minyak goreng melonjak tinggi dengan stok yang melimpah.

“Pedagang dan masyarakat bingung, harga murah langka, harga tinggi ada barangnya,” tambah Rosyid.

Akhirnya, lanjut dia, para pedagang melakukan penyesuaian harga dengan resiko keuntungan yang menipis.

“Lebih baik pak Jokowi secepatnya ambil keputusan ganti Menteri Perdagangan, Menko Perekonomian dan Kepala Badan Pangan Nasional, karena sudah tidak bisa kendalikan harga minyak goreng kembali menjadi murah dan terjangkau, untuk pedagang dan masyarakat,” tandas dia.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Perdagangan resmi mencabut kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 yang semula disubsidi Rp 14 ribu per liter.

Jika hal ini dibiarkan, rosyid arsyad memastikan, bisa menimbulkan gejolak ekonomi dan politik Indonesia.

“Pasti akan ada gejolak politik dan ekonomi yang efeknya langsung kenanya ke pak Jokowi,” tambahnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Dampak Covid-19, DPR Desak Bank BUMN Restrukturisasi Utang UMKM Pariwisata

JAKARTA-DPR meminta industri perbankan nasional memperhatikan lesunya industri pariwisata Bali

BNI Siap Melaksanakan Aturan Modal Minimum Baru

JAKARTA-PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI berkomitmen untuk