JAKARTA-Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya kepada para pemilik kendaraan bermotor, yang bisa memahami langkah pemerintah mengalihkan subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) ke sektor yang lebih produktif. Hasil pengalihan subsidi BBM yang mencapai Rp 186 triliun itu dialokasikan ke Sembilan (9) sector produktif. “Karena partisipasi mereka, ditambah dengan penghematan dari BBM yang diselundupkan karena perbedaan harga BBM yang tinggi, dana subsidi BBM yang dialihkan untuk rakyat yang kurang mampu dan program produktif pada APBNP 2015 mencapai Rp 186 triliun,” kata Presiden Jokowi sebagaimana disampaikan Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki, melalui pesan singkatnya Senin (25/5).
Menurut Teten, anggaran hasil pengalihan subsidi BBM itu secara garis besar dialokasikan untuk menambah dana perlindungan social yakni Kartu Keluarga Sejahtera dan program Keluarga Harapan . Nilainya mencapai Rp 14,3 trilliun.
Selain itu, dana tersebut dipergunakan menambah dana perlindungan kesehatan sebesar Rp 422 miliar. “Untuk tambahan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan peningkatan 1.8 juta penerima, Rp 2.2 triliun penambahan fasilitas, sarana, prasarana untuk RS rujukan nasional,” urainya.
Tak hanya itu, dana hasil pengalihan dana subsidi BBM ini juga dipakai untuk Dana Desa Rp 11.7 triliun. “Sebesar Rp 3.3 triliun untuk pengembangan armada perbatasan, sistem informasi dan logistik kelautan dan Rp 6.4 triliun untuk sektor pendidikan,antara lain digunakan untuk tambahan 10 juta siswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP_, sehingga total penerima menjadi 19.2 juta siswa,” ujarnya.
Dari dana ini tambahnya, sebesar Rp 16.9 triliun dipergunakan untuk sektor pertanian, antara lain untuk peningkatan produksi pangan melalui pembangunan irigasi, alat dan mesin pertanian, pupuk dan benih unggul. “Untuk sektor perumahan rakyat dan pekerjaan umum, Rp 8.4 triliun untuk irigasi, waduk, pengendalian banjir. Rp 9.1 triliun untuk pengembangan air minum, penyehatan lingkungan, pengembangan permukiman, Rp 10 triliun infrastruktur jalan dan jalan wilayah perbatasan, dan Rp 5.75 triliun pembangunan jalan tol,” tuturnya.
Sementara itu, untuk sektor perhubungan akan dialokasikan sebesar Rp 11.9 triliun yang akan dipergunakan untuk pembangunan berbagai jenis kapal, fasilitas pelabuhan dan sistem informasi; “Dan peningkatan Dana Alokasi Khusus untuk membantu daerah, yaitu Rp 9.3 triliun untuk infrastruktur irigasi, Rp 4 triliun untuk pertanian, Rp 5 triliun untuk pembangunan jalan dan Rp 1.4 Triliun untuk peningkatan pelayanan rujukan kesehatan,” tuturnya.
Menurutnya, jika alih subsidi tidak dilakukan maka dana Rp 186 triliun untuk rakyat yang kurang mampu dan program produktif diatas, hanyalah berupa asap kendaraan bermotor. “Jika alih subsidi tidak dilakukan, kita mempunyai bom waktu yang dapat meledak kapan saja karena pemerintah tidak punya cukup uang untuk membantu rakyat miskin dan membiayai kegiatan produktif,” tegasnya.
