JAKARTA-Ketua Setara Institute, Hendardi mengatakan energi sosial antiterorisme yang menguat pascaledakan di Jl. MH. Thamrin merupakan modal sosial yang tidak boleh berhenti sebagai reaksi spontan dan tidak berkelanjutan.
“Setara Institute menghimbau, tindakan reaktif harus didukung meski belum cukup,” ujar Hendardi di Jakarta, Senin (18/1).
Dia berharap agar para tokoh masyarakat dan publik perlu terlibat (enggage) lebih jauh dan berkelanjutan memerangi terorisme dengan memastikan bahwa tindakan intoleransi yang menjadi titik awal terorisme bisa dimoderasi menjadi toleran.
“Dengan begitu energi sosial itu berlipat manfaat,” imbuhnya.
Dia menegaskan, peristiwa teror bukan momentum bagi institusi negara meminta kewenangan lebih atau merancang proyek baru.
Tetapi yang utama adalah memastikan bahwa masyarakat harus terus menerus sadar dan waspada untuk menolak segala bentuk bibit terorisme, yakni intoleransi.
“Karena hanya dari masyarakat yang acuh tak acuh dan permisif bibit terorisme ini bakal tumbuh subur,” tegasnya.
Sebelumnya, paska peristiwa peledakan di Jl. MH. Thamrin, BIN meminta kewenangan baru untuk menangkap setiap orang yang dicurigai sebagai teror.
Menurut Hendardi, usulan ini tidak kontekstual dan berpotensi merusak sistem penegakan hukum di Indonesia. Ketidakmampuan BIN mendeteksi potensi teror bukan karena keterbatasan kewenangan tetapi karena kinerja institusi ini yang belum optimal.
“Jadi jangan setiap ada peristiwa teror minta kewenangan. Isu utamanya adalah koordinasi antar institusi penegak hukum dan intelijen,” terangnya.
Lebih lanjut, Hendardi mengatakan tugas BIN itu mengumpulkan informasi dan berkoordinasi dengan aparat hukum untuk menindak.
“Jadi elan vitalnya ada pada koordinasi. Kalau BIN jalan sendiri, maka sulit BIN bisa berkontribusi dalam penanganan kasus-kasus seperti ini. Gejala BIN jalan sendiri tampak jelas dalam penanganan kelompok Din Minimi di Aceh,” imbuhnya
