Hal itu belum tentu karena dalam kontestasi Pillpres 2024 ini, anak sulungnya, si Gibran ikut kontestasi pilpres 2024.
“Tak heran, kami masyarakat Madani begitu keras mengritik Jokowi. Kami bukan dari oposan. Tapi kami justru dari adalah pendukung Jokowi sejak pemilu DKI hingga pilpres 2014 dan 2019,” kata mantan Duta Besar (Dubes) RI di Tunisia.
Ikrar menjelaskan, dirinya mempunyai suatu dugaan atau asumsi bahwa Jokowi karena itu bukan orang biasa.
Dia memang bukan orang parpol tapi posisi Jokowi sebagak presiden berada di atas semua parpol dan lembaga lembaga negara.
Ikrar menceritakan sejak dahulu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adalah institusi yang memiliki teritori dari pusat, gubenur, dan bupati.
Kemudiam ada korps pegawai Kemendagri, lalu ada Korpri, ada juga lembaga yang punya teritorial sampai ke bawah yaitu kepolisian melalui Bhabinkamtibmas.
“Bayangkan kalau kemudian TNI mengerahkan personelnya hingga ke daerah hingga Bhabinsa,” jelasnya.
Maka, kata dia, kalo presiden bilang ke satu pasangan bantu Paslon itu maka bisa jadi berabe.
“Selain TNI Polri, juga perlu dijaga dan dicermati lembaga seperti BSSN maka bisa aja lembaga ini ditake down. Saya berharap Polri, TNI, BIN, Kemendagri, bssn itu benar bener netral,” harapnya.
Panglima TNI AU kemungkinan tidak main teritorial tapi kalau panglima TNI dari TNI AD maka bisa dipakai karena punya teritorial.
“Itu dipakai di zaman orba,” ulasnya.
Mudah-mudahan aparat lebih menempatkan dirinya jadi aparatur negara ketimbang aparat kekuasaan.
Karena mereka dibayar digaji pakai uang rakyat. Mereka bukan digaji pakai uang oleh presiden.
“Harap lebih pro ke rakyat ketimbang pro kekuasaan atau keluarga kekuasaan,” tutupnya.
