Implementasi IFRS Butuh Dukungan Kuat Pemerintah

JAKARTA- Pemerintah Indonesia harus memberi dukungan secara penuh agar standar akutansi Indonesia bisa mengadopsi Sistem Pelaporan Keuangan Internasional (International Financial Reporting Standards/IFRS).  Selama ini proses adopsi itu berlangsung lamban karena keterbatasan sumber daya, baik dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) maupun para pelaku di sektor akuntansi ini.

Hal itu dikatakan pakar akuntansi dari Universitas Gadjah Mada Setiyono Miharjo, di sela-sela seminar internasional yang diselenggarakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bertajuk “IFRS Dynamics and Beyond: Impact to Indonesia” di Jakarta, Kamis (7/3). “Dorongan dari pemerintah harus kuat. Karena tidak mungkin DSAK dan IAI bisa melakukan hal itu sendiri. Paling tidak, Menteri Keuangan harus committed untuk memastikan IFRS ini terimplementasi dengan baik dan tepat waktu,” kata Setiyono.

Menurut pakar akuntansi lulusan Temple University, Philadelphia, Amerika Serikat itu, perlu dihindari kemungkinan kerugian yang dialami perusahaan karena mengadopsi konvergensi IFRS ini, misalnya dari sisi perpajakan. Seharusnya Menteri Keuangan bisa mengharmonisasi hal-hal yang demikian.

Setiyono menambahkan, penting bagi Indonesia untuk menerapkan sebuah standar yang diakui secara global, apalagi dalam konteks investasi. Setelah iklim investasi dalam negeri kondusif, investor biasanya selalu menanyakan standar keuangan yang dianut, sehingga mereka bisa melakukan komparasi global secara akurat. Apalagi dalam konteks G-20, adopsi IFRS ini akan menaikkan posisi Indonesia di mata investor asing, karena sudah menganut sistem keuangan yang berlaku global. “Ketika kita mengatakan standar kita konvergen dengan IFRS, investor akan langsung mendapat gambaran, sehingga memudahkan mereka membuat keputusan,” ujarnya.

Sebenarnya pada Oktober 2011, telah dibentuk sebuah satuan tugas untuk mempercepat akselerasi implementasi dan konvergensi IFRS yang beranggotakan BI, Kementerian BUMN, Bapepam-LK, Bursa Efek Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, dan Ikatan Akuntan Indonesia. Satuan tugas inilah yang diharapkan lebih proaktif dalam upaya percepatan penerapan IFRS secara penuh di Indonesia.