JAKARTA-Presiden Joko Widodo pernah menjanjikan kemandirian di sektor pangan selama kepemimpinannya. Malah berani menargetkan swa sembada pangan dan pencetakan lahan pertanian seluas empat juta hektar di masa kepemimpinanya. “Awal-awalnya kan cita-citanya ingin kemandirian pangan ini, setidaknya Swasembada pangan,” kata anggota Komisi VI DPR RI, Sartono Hutomo kepada wartawan di Jakarta, Senin (5/2/2018).
Menurut Sartono, Pemerintahan Jokowi sudah berjalan tiga tahun dan saat itu janjinya membangun kemandirian dan swasembada pangan. Namun sayang, hal itu lantaran kran impor sejumlah komoditas kembali dibuka salah satunya ialah beras.
Kementerian Perdagangan (Kemdag) malah kembali membuka keran impor beras sebesar 500.000 ton. Alasannya, stok ketersediaan beras di Indonesia saat ini mulai menipis. “Presiden bisa dinilai telah melanggar janji kampanye. Makanya dari pada bangun infrastruktur sebaiknya fokus wujudkan kemandirian pangan bangsa,” imbuh Sartono lagi seraya menegaskan
dengan begitu kita dapat tegak berdiri di era dinamika politik globalisasi seperti saat ini.
Sartono pun mengaku heran dengan kembali dibukanya keran impor beras saat kementerian pertanian dan sejumlah Gubernur di beberapa wilayah menyatakan surplus ketersediaan beras.
Sartono pun menduga ada kepentingan politik dibalik kebijakan impor tersebut. “Saya dan teman-teman (Komisi VI) beranggapan bahwa momen impor beras ini tidak pas,” tegas Politikus Partai Demokrat ini.
Saat ditanya apakah Komisi VI DPR RI akan membentuk panitia kerja (panja) terkait kebijakan impor beras yang dilakukan oleh Kemendag, Sartono menegaskan siap menginisiasi panja di Komisi VI.
“Yang jelas kita tidak ingin ada permasalahan – permasalahan hukum di kemudian hari. Kami sebagai anggota DPR mengingatkan itu impor itu karena departemen pertanian dan beberapa daerah menyatakan itu surplus beras saat ini. Saya pikir kalau tetap di jalankan dan tidak ada landasan yang jelas pasti akan kita sampaikan dalam rapat internal komisi VI,” pungkas Sartono. ***
