Impor Migas Bikin Transformasi Ekonomi “Mandek”

Monday 16 Dec 2019, 3 : 26 pm
Presiden Jokowi menjawab wartawan usai menghadiri Pentas #Prestasi TanpaKorupsi, yang digelar di SMK Negeri 57, Pasar Minggu, Jakarta, Senin (9/12)

JAKARTA–Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan impor bahan bakar minyak dan gas yang besar menjadi salah satu penyebab transformasi ekonomi di Indonesia tidak berjalan atau mandek.

“Tidak bener ini, avtur masih impor, padahal CPO atau ‘crude palm oil’ itu bisa juga dipindah menjadi avtur. Kok kita senang impor avtur ya karena ada yang hobinya impor karena apa, untungnya gede. Sehingga transformasi ekonomi di negara kita ini mandek gara-gara hal-hal seperti ini,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2019).

Menurut dia, impor migas maupun petrokimia menyebabkan nilai impor yang besar sehingga menyebabkan defisit neraca berjalan. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya alam substitusi yang dapat diubah menjadi bahan bakar seperti CPO menjadi biodiesel, maupun batubara menjadi gas.

Pemerintah menegaskan agar tidak ada pihak yang menghalangi pengembangan produk substitusi gas dan BBM impor. Dia menilai “mafia” migas telah “bermain” lama dan menghisap keuntungan dari impor BBM dan gas itu.

“Saya cari, sudah ketemu siapa yang senang impor dan saya mengerti. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik hati-hati kamu, hati-hati, saya ikuti kamu. Jangan menghalangi orang ingin membikin batu bara menjadi gas, gara-gara kamu senang impor gas. Kalau ini bisa dibikin ya sudah, nggak ada impor gas lagi,” kata Jokowi.

Presiden juga mengarahkan industri pertambangan tidak mengekspor barang tambang mentah, namun mengirim barang setengah jadi. ***

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

LPS Catat Premi Pinjaman Tumbuh 23,08 persen

JAKARTA-Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat premi pinjaman pada 2012 (unaudited)
Aksi Bela Rocky Gerung Harus Pakai Akal Sehat

Memalukan, Paman Gibran Masih Pakai Mobil Dinas RI 9, Padahal Bukan Ketua MK

JAKARTA -Hakim Konstitusi Anwar Usman, diduga masih efektif menguasai Lembaga