JAKARTA-Pengamat Ekonomi Enny Sri Hartarti mengingatkan Presiden Joko Widodo jangan menghabiskan energinya mengurus persoalan politik, khususnya yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Meski situasi ekonomi stabil, namun sangat bergantung pada kondisi politik. “Politik memang tetap harus diurus, tapi mengurus ekonomi juga tidak kalah pentingnya. Stabilitas politik penting bagi ekonomi, tapi semua tetap harus dilakukan dengan skala prioritas,” katanya di Jakarta, Selasa (15/11) kemarin.
Penegasan tersebut disampaikan Enny menanggapi safari Presiden Jokowi yang kembali menyambangi markas TNI di Bandung, Jawa Barat, Selasa (15/11/2016). Presiden mengunjungi Markas Komando Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara dan sekolah calon perwira TNI Angkatan Darat. Di markas elit pasukan TNI Angkatan Udara itu, presiden kembali menekankan pentingnya TNI menjaga kemajemukan.
”Saat ini banyak agenda presiden jadi terabaikan dan musti dibatalkan kalau hanya yang berkaitan mengurus soal Ahok,” sarannya.
Menurut ekonom Indef ini, rakyat sedang mengalami kesulitan karena tidak terkontrolnya harga-harga bahan pangan. Padahal, persoalan ekonomi adalah persoalan riil yang dirasakan rakyat sehingga tidak bisa masalah yang dihadapi rakyat tersebut diselesaikan dengan cara pencitraan seperti halnya dalam politik. “Ekonomi itu riil dirasakan rakyat dan konkrit. Kalau harga cabe, gula, bawang, beras, daging naik, maka tidak bisa dikatakan tidak naik. Penyelesaiannya pun tidak bisa ditunda. Kalau masalah politik bisa diselesaikan instant, tapi tidak demikian dengan ekonomi,” katanya.
Oleh karena itu, penanganan masalah ekonomi harus betul-betul memiliki program nyata. Misalnya soal harga sapi, tidak bisa Jokowi hanya menginstruksikan harga sapi harus Rp 60 ribu, tapi tidak melakukan langkah-langkah seperti menghilangkan praktik perdagangan tidak sehat. “Jadi harus memotong jalur distribusi, membantu peternak dan sebagainya,” imbuhnya.
Enny pun menyayangkan sikap pemerintah yang masih membuat pernyataan perekonomian Indonesia masih berkembang maju seperti soal bahwa Indonesia diantara negara G20 masih masuk dalam 3 besar pertumbuhannya. Padahal, hal itu tidak bisa dijadikan indikator pertumbuhan ekonomi Indonesia baik karena di ASEAN saja, pertumbuhan ekonomi kita hanya nomer 6 dibandingkan negara lain apalagi jika dibandingkan dengan Afrika Selatan yang dua digit. “Kalau membandingkan secara parsial dengan negara G20 yah jelas saja karena memang pertumbuhan ekonomi negara-negara G20 sedang melorot.Tapi diantara negara Asean rata-rata pertumbuhannya diatas 6 persen sementara kita hanya dikisaran 4,5%-5%. Ini sebenarnya sangat mengkhawatirkan,” katanya.
Ia mencontoh agar pemerintah bisa memberikan informasi yang benar dan tidak sekedar lips service soal pertumbuhan ekonomi. Misalnya ada keluarga dengan 2 anak memiliki penghasilan Rp 10 juta dan keluarga lain punya penghasilan Rp 12 juta dengan 10 orang anak. Tidak bisa bahwa yang berpenghasilan Rp 12 juta dikatakan lebih baik ekonominya dibandingkan yang memiliki penghasilan Rp 10 juta karena faktor jumlah anak ikut mempengaruhi. “Makanya kita tidak bisa juga mengatakan ekonomi kita tumbuh 5 persen itu bagus karena 5 persen saja tidak cukup,” ucapnya.
Menurut data Bapenas, elastisitas lapangan kerja di zaman saat ini jumlahnya110 ribu, sementara pertumbuhan angkatan kerjanya setiap tahun berjumlah 2 juta orang.Ini sangat tidak cukup. Dikatakan inflasi rendah juga bukan berarti baik. “Infralsi rendah itu karena orang tidak memiliki daya beli dan tidak ada permintaan akan barang dan jasa sehingga harga-harga turun,” pungkasnya. ***
