JAKARTA-Meski menjadi konsumen terbesar ke-4 dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat (AS), keberdayaan konsumen Indonesia belum terukur hingga saat ini. Indonesia belum memiliki alat ukur tingkat keberdayaan konsumen. Padahal banyak indikator yang telah dikembangkan untuk menghitung keberhasilan pembangunan di Indonesia, misalnya Indeks Kualitas Hidup dan Indeks Pembangunan Manusia (HDI). “Di sinilah pentingnya tingkat keberdayaan konsumen atau Indeks Keberdayaan Konsumen,” tegas Direktorat Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (Ditjen SPK) Widodo, dalam jumpa pers di Kemendag, Jakarta, Rabu (11/3).
Indeks Keberdayaan Konsumen(IKK) adalah keadaan subjektif konsumen yang terampil, tahu undang-undang dan lembaga perlindungan konsumen, aktif mencari informasi, serta menegaskan hak dan berani mengajukan komplain.
Indeks Keberdayaan Konsumen adalah indeks unuk mengukur kesadaran dan pemahaman konsumen akan hak dan kewajibannya, serta kemampuannya dalam berinteraksi dengan pasar.
Skala pengukuran adalah 1 – 100. Kriteria pengukuran indeks keberdayaan konsumen terdiri dari tujuh unsur, meliputi keberdayaan konsumen pra pembelian (pencarian informasi terhadap barang atau jasa yang akan dibeli, pengetahuan tentang undang-undang dan lembaga perlindungan konsumen), keberdayaan konsumen saat pembeliaan (Pemilihan barang/jasa termasuk harga, bunga, label, dsb), perilaku pembelian (pengecekan terhadap barang/jasa, klausula baku, dsb), kecintaan produk dalam negeri, dan keberdayaan konsumen pasca pembeliaan (kecenderungan untuk bicara terhadap pengalaman yang baik dan buruk terhadap pembelian barang/jasa, dan perilaku komplain).
